TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurunkan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor. Langkah ini ditempuh untuk mendongkrak pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor.

"Secara makro, diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Kepala Departemen Pengawas IKNB 1A Yusman dalam keterangan persnya, Ahad, 5 Juli 2015. 

Pada triwulan pertama 2015, ucap Yusman, tercatat pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor negatif. Masing-masing sebesar -15,36 persen untuk penjualan mobil dan -17,27 persen untuk penjualan sepeda motor. Dengan menurunkan uang muka kredit, pemerintah berharap pertumbuhan negatif tersebut bisa dipangkas.

Yusman menyatakan OJK mengeluarkan dua surat edaran tentang besaran uang muka. Surat edaran pertama ditujukan kepada perusahaan pembiayaan konvensional, sementara yang kedua diberikan ke perusahaan syariah. "Penurunannya mulai 5 persen hingga 10 persen dari sebelumnya sebesar 20 persen. Keputusan ini mulai berlaku 30 Juni," ucapnya.

Penurunan uang muka kredit kendaraan ini, menurut dia, dilakukan secara proporsional dan terukur. Pemerintah tidak ingin dengan menurunkan uang muka malah akan meningkatkan risiko atas pembiayaan kendaraan bermotor. 

Karena itu, ujar Yusman, besaran uang muka hanya diterapkan bagi perusahaan pembiayaan yang memiliki pengelolaan risiko yang baik. Poin utama yang menjadi sorotan OJK adalah memiliki rasio non performing financing atau rasio aset produktif bermasalah atas piutang pembiayaan atau aset produktif kendaraan bermotor kurang dari 5 persen. 

Yusman menjelaskan, nantinya, besaran uang muka didapat dari perhitungan nilai jual kendaraan setelah dikurangi dengan diskon atau potongan harga lain. "Pembayaran asuransi, cicilan pertama, dan biaya administrasi atau pembayaran lainnya yang dibayarkan pembeli bukan termasuk komponen penghitungan uang muka," katanya. 

ADITYA BUDIMAN