TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sedang melakukan kajian menyeluruh terhadap rencana penggunaan bus amfibi sebagai moda transportasi publik di Ibu Kota Negara baru.

"Sekarang lagi kita lakukan semacam survei kajian dulu. Ada beberapa (negara) yang sudah menerapkan teknologi itu dan saya ingin tahu seperti apa," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam diskusi panel dengan tema "Urgensi dan Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara" di Gedung Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH) UGM, Yogyakarta, Sabtu 14 Desember 2019.

Menurut Budi, bus amfibi memungkinkan digunakan sebagai moda transportasi di daratan dan perairan mengingat secara geografis di calon Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur banyak terdapat sungai. "Ibu Kota Negara baru kan banyak sungai jadi memungkinkan," kata dia.

Penggunaan bus amfibi, menurut dia, justru lebih sederhana dan membutuhkan biaya yang relatif lebih murah karena tidak memerlukan pembangunan dermaga untuk transportasi di perairan.

"Kalau mobil bus seperti itu tidak butuh dermaga, cuman mungkin (butuh) plengsengan untuk turun (bus amfibi) saja," kata dia.

Seperti beberapa negara yang telah menggunakan bus amfibi, Budi kembali menegaskan bahwa rencana itu tak main-main untuk dikaji di Ibu Kota Negara baru. "Kemarin sudah ada beberapa yang ingin presentasi ke saya terkait bus amfibi ini," kata Budi.