TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi berniat membeli 100 unit kendaraan listrik untuk operasional para pejabat di Kementerian Perhubungan. "Kami belum menetapkan modelnya apa, tapi saya akan pesan 100 unit mobil listrik," kata Budi di sela-sela peluncuran Taksi Listrik Grab Indonesia di Hall Kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Senin, 27 Januari 2020.

Mobil listrik ini nantinya akan digunakan oleh para pejabat setingkat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Budi belum membeberkan model dan merek apa yang akan dibeli.

"Saya harap ada beberapa eselon I dan eselon II menggunakan mobil ini," ujarnya.

Pak Bahlil (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) kata Budi, juga bersedia membeli sebanyak 10 unit. Jadi total akan ada 110 unit mobil listrik untuk kendaraan operasional kedua lembaga negara tersebut.

Untuk itu, Budi meminta agar PLN bersedia menyediakan stasiun pengisian daya di banyak tempat. Begitu pun untuk Kementerian Keuangan, dia berharap ada pajak khusus (murah) untuk calon mobil dinas tersebut.

"Karena ini kendaraan dinas, mungkin juga kita akan mendapatkan insentif tax dari Kemenkeu," ucap dia.

Budi menjelaskan bahwa saat ini volume kendaraan listrik di Indonesia belum banyak. Kata dia, masih kurang dari 5 persen dari total kendaraan yang mengaspal di Tanah Air.

"Tapi kalau kami lakukan insentif, dimulai dari pejabat negara, saya pikir ini akan cepat sekali," kata Budi yang juga berharap agar nantinya akan banyak insentif yang datang dari berbagai pihak.

"Satu dari kami (Kemenhub) itu memberikan perizinan dengan cepat. Kemenkeu mungkin memberikan yang berkaitan dengan pajak. Jadi saya pikir dengan kolaborasi dari berbagai pihak ini, kedepannya akan menjadi lebih baik," kata dia.