Astra Honda Motor Belum Akan Pasarkan Sepeda Motor Listrik
Reporter
Non Koresponden
Editor
Wawan Priyanto
Rabu, 5 Februari 2020 08:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku industri sepeda motor belum akan memasarkan produk motor listrik kepada konsumen banyak dalam waktu dekat kendati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan insentif berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mobil dan sepeda motor listrik.
PT Astra Honda Motor (AHM) menilai kebijakan tersebut positif untuk mendukung perkembangan motor listrik. Hanya saja, pihak AHM masih belum berencana untuk menjual motor listrik ke konsumen.
Saat ini pihak AHM baru memasarkan motor listrik Honda PCX Electric secara business to business atau B2B melalui skema rental kepada aplikasi ojek online, yakni Gojek dan Grab.
"Tentu salah satu kebijakan positif mendukung dari perkembangan motor listrik. Tentu tidak hanya aturan itu satu-satunya," kata Direktur Pemasaran AHM, Thomas Wijaya di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.
Menurut dia masih banyak faktor yang perlu diperhitungkan untuk memasarkan motor listrik ke konsumen. Salah satu faktor yang dimaksud adalah infrastruktur.
"Tentu tidak hanya aturan itu satu-satunya tentu perlu perangkat aturan lainnya yang dibutuhkan terhadap konsumen, infrastruktur juga limbahnya (baterai) seperti apa," kata dia.
Kendati demikian, Thomas tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang ingin bekerjasama untuk mengembangkan studi terkait motor listrik.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) No. 3/2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Beleid itu mengatur insentif pembebasan BBNKB untuk motor dan mobil listrik.
Anies menuturkan insentif gratis BBNKB diberikan untuk kegiatan jual-beli, tukar-menukar, maupun pemberian warisan dan hibah kendaraan berbasis listrik. Selain kendaraan pribadi, Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis angkutan umum.
Anies menegaskan beleid tersebut hanya berlaku untuk kendaraan listrik yang digerakkan dengan sumber daya dari baterai, baik dari kendaraan maupun dari luar.
BISNIS
