TEMPO.CO, Yogyakarta - Hampir 1000 armada dari berbagai Perusahaan Otobus (PO) bus di Daerah Istimewa Yogyakarta terpaksa dikandangkan sementara setelah berhenti beroperasi akibat wabah virus corona.

Armada yang dikandangkan itu mulai bus jenis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sampai bus pariwisata bersamaan dirumahkannya 3000 kru yang selama ini bertugas.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY menyebut penghentian operasional bus setidaknya paling cepat sampai 6 April 2020 nanti atau bisa lebih lama tergantung situasi nasional dalam masa mengahdapi wabah

Lantas, bagaimana cara pengusaha PO bus merawat bus bus itu agar performanya terjaga prima dan laik digunakan saat beroperasi kembali?

Direktur Utama PO Maju Lancar Adi Didit Prasetyo mengatakan di perusahaannya sedikitnya ada 75 armada yang sementara ini berhenti beroperasi.

"Seluruh bus kami tempatkan di garasi atau tempat penyimpanan yang tertutup dan bersih untuk menghindari kerusakan," ujar Didit Senin 30 Maret 2020.

Didit yang juga menjabat sebagai Sekretaris Organda DIY itu mengatakan ada yang harus diperhatikan benar dalam perawataan kendaraan umum itu jika tidak beroperasi dalam jangka waktu tertentu.

Untuk armada yang dirumahkan, jelas, dari sisi suku cadang tidak akan mengalami penyusutan karena tidak digunakan. Sehingga otomatis tidak akan rusak karena disimpan di tempat yang tertutup.

Namun yang justru penting diperhatikan bagaimana agar pengecekan setiap komponen vital intens dilakukan. Seperti sistem rem, mesin, dan lainnya sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada.

"Setiap hari mesin bus tetap harus dihidupkan untuk menjaga kondisi tetap prima. Kami sudah punya protap untuk perawatan dan saat libur ini pun tetap dilakukan,” katanya.

Tak hanya itu saja, Didit mengatakan selama libur ini seluruh armada dilakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya yakni dengan penyemprotan disinfektan secara berkala.

“Kemarin bus-bus itu juga sudah disemprot disifektan," ujarnya.

Didit menuturkan sebagai pengusaha PO Bus baru kali ini menghentikan layanan karena ada pandemi.

“Kalau jalan macet, ada kecelakaan, terjadi bencana alam, kami punya prosedur jelas. Tapi kalau wabah Corona seperti ini di luar jangkauan kami,” ujarnya.

Didit pun berharap kepada pemerintah supaya segera memberikan insentif seperti bantuan langsung tunai kepada pelaku industri angkutan.

Selain itu juga realisasi kelonggaran pembayaran kredit sesuai dengan arahan Presiden dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketika kebijakan pengaman itu tidak dilakukan ia khawatir terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran.

Sebab sejak wabah virus corona meluas satu bulan terakhir ini okupansi mengalami penurunan hingga 90 persen.