Luhut Akan Tingkatkan Pangsa Pasar Kendaraan Listrik 10 Persen

Reporter

Antara

Kamis, 2 Februari 2023 11:13 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di acara Net Zero Summit and B20 Investment Forum Opening Ceremony yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) pada Jumat, 11 November 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center , Kawasan ITDC, Bali. Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah, kata dia, akan meningkatkan pangsa pasar kendaraan listrik dalam negeri hingga 10 persen.

Luhut menyampaikan, salah satu cara meningkatkannya adalah dengan memberikan insentif kendaraan listrik dan konversi motor listrik. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana mengurangi pajak untuk mobil listrik.

Langkah tersebut dinilai berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Karena menurut dia, sampai saat ini kendaraan bermotor hampir menghabiskan BBM sebanyak 70 miliar liter per tahun.

"Kami terus mendorong kendaraan listrik. Tahun 2023-2024, kami akan mendorong pangsa pasar 10 persen untuk EV dan motor listrik. Dengan begitu kita bisa mengurangi emisi dan impor BBM," kata dia dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2023.

Lebih lanjut Luhut memaparkan bahwa jumlah motor konvensional mencapai 118 juta unit pada 2021, dengan penjualan sebesar 6,5 juta per tahun. Jumlah konsumsi BBM-nya, kata dia, mencapai 35,9 miliar liter per tahun.

Advertising
Advertising

Sedangkan jumlah mobil berbahan bakar bensin pada 2021 mencapai 23 juta unit dengan penjualan sekitar 1 juta unit per tahun. Penggunaan BBM mobil konvensional itu dilaporkan mencapai 34 milier liter per tahun.

"Konsumsi BBM mencapai 70 miliar liter setahun. Bisa Anda bayangkan angka ini. Makanya kalau kita dorong 10 persen (kendaraan listrik), kita akan bisa mengurangi konsumsi BBM," ujar Luhut menjelaskan.

Agar bisa mencapai 10 persen pangsa pasar, penjualan sepeda motor listrik harus menyentuh angka sekitar 600 ribu unit. Sedangkan untuk penjualan mobil listrik harus mencapai sekitar 100 ribu unit.

Dengan adanya insentif kendaraan listrik, dirinya berharap penggunaan EV di Tanah Air bisa meningkat. Luhut menjelaskan bahwa besaran insentif tersebut hampir mirip dengan yang diterapkan di Thailand.

"Saya rasa untuk motor akan sekitar Rp 7 juta. Dan mobil mungkin pengurangan pajaknya sekitar 10 persen. Saya bilang, jangan terlalu dipikirkan, buat sederhana saja,” kata dia.

“Lihat yang terjadi di Thailand, di Vietnam. Buat penyesuaian saja sehingga jadi kompetitif. Jangan lihat dari kepentingan pribadi tapi juga kepentingan global, kepentingan regional," tutup Luhut.

Baca Juga: PLN UP3 Masohi Lakukan Konversi Motor Listrik, Kecepatannya 150 Km/Jam

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Berita terkait

Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Nobar Bloody Nickel, Ungkap Sisi Gelap Kendaraan Listrik

3 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Nobar Bloody Nickel, Ungkap Sisi Gelap Kendaraan Listrik

Diskusi film itu ditujukan untuk merespons program pemerintah yang masif mendorong kendaraan listrik (EV) beserta sisi gelap hilirisasi nikel.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

13 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

1 hari lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Antusiasme Masyarakat Meningkat di Hari Ketiga Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024

1 hari lalu

Antusiasme Masyarakat Meningkat di Hari Ketiga Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024

Tahun ini, Periklindo Electric Vehicle Show 2024 menyediakan booth khusus bagi pelaku akademisi.

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

1 hari lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

1 hari lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya