Aspibi Desak Pemerintah Keluarkan NK Ban Demi Mendukung Transportasi

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 13 Mei 2023 06:00 WIB

Anggota Aspibi desak pemerintah keluarkan NK ban. (Foto: Aspibi)

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha dan Importir Ban Indonesia (Aspibi) mendesak pemerintah untuk memastikan penerbitan neraca komoditas berkaitan dengan importasi barang, termasuk ban. Itu sesuai dengan PP 28/2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian.

Penerbitan tersebut berkaitan dengan kepastian pemberlakuan neraca komoditas (NK) bagi komoditas ban jenis tertentu yang tidak diproduksi di dalam negeri. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk mendukung industri pertambangan, transportasi dan logistik.

Aspibi mengklaim bahwa Kementerian Koordinator Perekonomian belum lama ini menggelar sosialisasi terkait neraca komoditas. Dalam acara itu, hanya ada lima neraca komoditas utama yang diberlakukan, seperti beras, gula dan lain-lain.

Sedangkan komoditas ban belum diberlakukan sampai saat ini. Hingga kini pemegang APIU importir ban masih menunggu dalam ketidakpastian sehingga pembatasan impor ban masih berlaku sejak Desember 2022 sampai sekarang.

Kondisi tersebut membuat Aspibi mendesak pepmerintah agar segera menetapkan NK untuk produk ban yang belum ditetapkan sejak diterbitkannya PP 28/2021 serta PP No.32/2022 tentang NK yang diberlakukan sejak 1 Januari 2023.

Advertising
Advertising

Akibat telatnya penetapan NK bank, membuat kelangkaan ban jenis TR (truk dan bus radial) yang digunakan oleh kendaraan besar di sektor transportasi dan logistik. Selanjutnya jenis ban OTR (off road radial) ring 24 ke atas sejauh ini juga belum mampi diproduksi di dalam negeri.

“Jika NK ban tidak segera ditetapkan, akan berimbas pada operasional sektor usaha lainnya yakni transportasi logistik serta pertambangan. Pelaku usaha di sektor-sektor yang membutuhkan ban jenis TBR dan OTR saat ini sudah mulai menggunakan ban bekas di mana hal ini memengaruhi safety,” kata Aspibi.

Lebih lanjut Aspibi menjelaskan bahwa pihaknya akan meminta kemeterian terkait untuk segera melakukan sinkronisasi revisi PP 28/2021 yang berkaitan dengan NK ban.

“Kami siap berkomunikasi dan membeitahukan kondisi riil di lapangan bahwa impor yang kami lakukan merupakan produk yang mayoritas tidak diproduksi di dalam negeri sehingga tidak mengganggu industri ban dalam negeri,” bunyi pernyataan Aspibi.

Pilihan Editor: Hyundai Stargazer Active Lebih Diminati Pasar Korporasi, Akan Jadi Taksi?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Berita terkait

Terkini: Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir, INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK

3 hari lalu

Terkini: Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir, INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan dalam sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri di IKN hari ini.

Baca Selengkapnya

Kritisi Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK, Pengamat Transportasi: Angkutan Umum, Tarifnya Umum

3 hari lalu

Kritisi Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK, Pengamat Transportasi: Angkutan Umum, Tarifnya Umum

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis NIK.

Baca Selengkapnya

Bank Mega dan PT SMI Kucurkan Kredit Sindikasi kepada PT INKA Rp 2,1 Triliun

7 hari lalu

Bank Mega dan PT SMI Kucurkan Kredit Sindikasi kepada PT INKA Rp 2,1 Triliun

PT Bank Mega Tbk. bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI memberikan fasilitas kredit sindikasi kepada PT INKA.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Resmi Atur Tata Niaga Ekspor Kratom

7 hari lalu

Pemerintah Resmi Atur Tata Niaga Ekspor Kratom

Pemerintah secara resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom.

Baca Selengkapnya

Perwira Senior Israel Tuding Pemerintah Provokasi Eskalasi di Tepi Barat

7 hari lalu

Perwira Senior Israel Tuding Pemerintah Provokasi Eskalasi di Tepi Barat

Para perwira militer Israel menegaskan pemerintah bertanggung jawab langsung atas meningkatnya kekerasan di wilayah pendudukan Tepi Barat

Baca Selengkapnya

Transportasi Publik Perlu Perhitungkan Dampak Lingkungan

8 hari lalu

Transportasi Publik Perlu Perhitungkan Dampak Lingkungan

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pentingnya perencanaan transportasi melihat dampak lingkungan

Baca Selengkapnya

LPEI Tingkatkan Ekspor dan Komoditas Indonesia ke Negara Non-Tradisional

9 hari lalu

LPEI Tingkatkan Ekspor dan Komoditas Indonesia ke Negara Non-Tradisional

LPEI atau Indonesia Eximbank meningkatkan ekspor produk dan komoditas Indonesia ke negara-negara non-tradisional, khususnya di Benua Afrika.

Baca Selengkapnya

Bicara Udara: Masalah Polusi Udara Perlu Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

9 hari lalu

Bicara Udara: Masalah Polusi Udara Perlu Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

Bicara Udara mendorong pemerintahan Prabowo menjadikan polusi udara sebagai masalah prioritas nasional yang perlu diatasi.

Baca Selengkapnya

Hippindo Nilai Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Masalah Impor

10 hari lalu

Hippindo Nilai Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Masalah Impor

Hippindo sebut rencana pemindahan jalur masuk belum tentu selesaikan masalah. Justru berpotensi hambat impor legal.

Baca Selengkapnya

Wacana Tiket KRL Berbasis NIK, Pakar TransportasI ITB Usulkan Gerbong Berkelas atau Voucher Subsidi

10 hari lalu

Wacana Tiket KRL Berbasis NIK, Pakar TransportasI ITB Usulkan Gerbong Berkelas atau Voucher Subsidi

Penggunaan NIK untuk penumpang berpotensi menurunkan jumlah pengguna KRL.

Baca Selengkapnya