Anggota DPRD DKI: Formula E Jakarta 2024 Harus Dipertimbangkan, Kenapa?

Reporter

Tempo.co

Jumat, 16 Juni 2023 16:00 WIB

Porsche 99X Electric, Pascal Wehrlein Formula E Jakarta E-Prix 2023, Minggu, 4 Juni 2023. (Foto: Porsche)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai bahwa ajang Formula E Jakarta musim 2024 harus dipertimbangkan. Menurut Gembong, gelaran balap mobil listrik ini tidak berjalan secara maksimal.

Dirinya menjelaskan bahwa ada beberapa catatan yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), selaku pihak penyelenggara Formula E Ancol. Salah satunya adalah pencarian sponsor yang dianggap masih kurang greget.

Lalu, kata dia, soal jumlah penonton Formula E Jakarta 2023 yang kurang maksimal. Meski pihak penyelenggara menyebutkan tiket Formula E Ancol ludes, namun Gembong justru menilai jumlah penonton di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) tak maksimal.

"Sekarang sudah dua gelaran dan itu pasti kita evaluasi sebelum bahas APBD 2024," kata dia, dikutip Tempo.co dari Antara. "Seharusnya sebagai penyelenggara harus piawai, dalam arti cari duit. Kalau tidak ya itu tadi, ujungnya rugi."

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail. Dirinya menjelaskan bahwa penjualan tiket Formula E Jakarta 2023 yang kurang maksimal itu dikarenakan keterlambatan tanggapan positif masyarakat dan beberapa tokoh terkait penyelenggaraan balap mobil listrik.

Advertising
Advertising

"Bahwa sekarang masih ada catatan penjualan tiket tidak maksimal atau terkait harga. Saya pikir kalau memang benar itu terjadi kita harus akui, tapi kita juga harus punya jawaban kenapa itu bisa terjadi," ujar Ismail.

Sementara itu, Badan Pembina BUMD DKI Jakarta sampai saat ini masih menunggu laporan dari Jakpro terkait penyelenggaran Formula E Ancol 2023. Jika dari laporan itu ada kerugian, kata Kepala BP BUMD DKI Nasruddin Djoko Surjono, maka pihaknya akan melakukan langkah pembenahan.

"Saya cek dulu ya dengan Jakpro, saya belum dapat laporan sampai sekarang," ucap dia.

Pilihan Editor: Tampil Bareng Mario Aji, Rider Thailand Dapat Wildcard di Moto3 Jerman

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

17 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

22 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

29 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

39 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

50 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

56 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

58 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

16 Maret 2024

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

15 Maret 2024

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

15 Maret 2024

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya