Iriana Jokowi Gunakan Pelat Khusus Kendaraan RI Nomor Berapa?

Kamis, 22 Juni 2023 08:18 WIB

PresidenJokowi dan istrinya Iriana Widodo tiba di bandara Hiroshima untuk menghadiri KTT para pemimpin G7 di Mihara, prefektur Hiroshima, Jepang barat 19 Mei 2023, dalam foto handout yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang. Kementerian Luar Negeri Jepang/HANDOUT via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Daftar pelat kendaraan dengan kode RI merupakan bagian penting dalam sistem identifikasi mobil dinas di Indonesia. Pelat khusus ini digunakan untuk membedakan dan mengidentifikasi pemilik kendaraan, terutama pejabat tinggi negara.

Melalui aturan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2015, penggunaan plat nomor RI memberikan kemudahan dalam mengenali dan mengelompokkan kendaraan dinas pemerintah.

Pelat nomor RI, seperti RI 1 yang diperuntukkan bagi Presiden Indonesia, RI 2 untuk Wakil Presiden, merupakan simbol dari keberadaan pejabat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam memimpin negara.

Pelat nomor khusus RI 3 sebagai pelat nomor untuk kendaraan yang dimiliki oleh istri Presiden. Saat ini, pelat nomor tersebut diperuntukkan bagi Iriana Jokowi, istri dari Presiden Joko Widodo.

Di bawah ini adalah daftar pemilik plat kendaraan RI lainnya.

Advertising
Advertising

RI 1/INDONESIA 1: Presiden Indonesia

RI 2/INDONESIA 2: Wakil Presiden Indonesia

RI 3: Ibu Negara Indonesia (Istri Presiden)

RI 4: Istri Wakil Presiden Indonesia

RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat

RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

RI 8: Ketua Mahkamah Agung

RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi

RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

RI 11: Ketua Komisi Yudisial

RI 12: Gubernur Bank Indonesia

RI 13: Ketua Otoritas Jasa Keuangan

RI 14: Kementerian Sekretariat Negara

RI 15: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

RI 16: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

RI 17: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

RI 18: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya

RI 19: Belum ada informasi lebih lanjut

RI 20: Kementerian Dalam Negeri

RI 21: Kementerian Luar Negeri

RI 22: Kementerian Pertahanan

RI 23: Kementerian Agama

RI 24: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI 25: Kementerian Keuangan

RI 26: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

RI 27: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

RI 28: Kementerian Agama

RI 29: Kementerian Sosial

RI 30: Kementerian Ketenagakerjaan

RI 31: Kementerian Perindustrian

RI 32: Kementerian Perdagangan

RI 33: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

RI 34: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

RI 35: Kementerian Perhubungan

RI 36: Kementerian Komunikasi dan Informatika

RI 37: Kementerian Pertanian

RI 38: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RI 39: Kementerian Kelautan dan Perikanan

RI 40: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

RI 41: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

RI 42: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dengan adanya daftar pelat kendaraan RI, masyarakat juga dapat mengidentifikasi mobil dinas yang digunakan oleh pejabat negara dengan lebih mudah. Hal ini memberikan transparansi dalam penggunaan kendaraan dinas serta memastikan bahwa mobil tersebut digunakan sesuai dengan keperluan resmi dan acara kenegaraan.

Pelat nomor RI merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, penggunaan mobil dinas oleh pejabat negara dapat diawasi dengan lebih baik oleh publik dan memastikan penggunaan sumber daya negara yang efisien.

Melalui sistem pelat khusus ini, diharapkan penggunaan mobil dinas di Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mendukung integritas dan efektivitas pemerintahan.

Pilihan Editor: Syarat Penggunaan Pelat Nomor Khusus, Siapa Saja yang Boleh?

Berita terkait

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

8 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

8 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

10 jam lalu

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

16 jam lalu

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

18 jam lalu

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.

Baca Selengkapnya

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

20 jam lalu

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

20 jam lalu

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

20 jam lalu

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Sementara Ganjar berpendapat begini.

Baca Selengkapnya

Risma Mundur, Siapa Kader PDIP yang Tersisa di Kabinet Jokowi?

21 jam lalu

Risma Mundur, Siapa Kader PDIP yang Tersisa di Kabinet Jokowi?

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Siapa kader PDIP yang masih tersisa di kabinet Jokowi?

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Rocky Gerung Sebut Gibran Setiap Sabtu Terima Uang dari Menteri

21 jam lalu

Respons KPK soal Rocky Gerung Sebut Gibran Setiap Sabtu Terima Uang dari Menteri

KPK buka suara soal pernyataan Rocky Gerung terkait dugaan pemberian uang oleh menteri-menteri kepada Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya