TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko akan melakukan evaluasi secara berkala mekanisme insentif kendaraan listrik. Langkah ini diambil setelah minat beli motor listrik dan mobil listrik masih rendah.

Pemerintah sendiri saat ini telah memberikan insentif mobil listrik berupa subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Nantinya pembeli hanya menanggung PPN sebesar 1 persen saja.

Sedangkan untuk insentif motor listrik, pemerintah juga memberikan potongan harga sebesar Rp 7 juta. Subsidi tersebut ditujukan kepada masyarakat penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

"Kita secara periodik melakukan evaluasi atas dua insentif pemerintah, pemberian bantuan pemerintah. Satu, terhadap sepeda motor. Yang kedua, terhadap mobil," kata Moeldoko, dikutip Tempo.co dari Antara hari ini, Kamis, 22 Juni 2023.

Namun insentif kendaraan listrik tersebut tidak banyak diminati masyarakat. Menurut halaman Sisapira (Sistem Informasi Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua) per 21 Juni 2023, tercatat masih ada 199.196 sisa kuota motor listrik dari total 200 ribu unit.

"Yang sangat kita perhatikan adalah kenapa bantuan pemerintah kok serapannya sangat rendah. Nah, ini yang terus kita genjot (evaluasi), apakah ini berkaitan dengan restitusi yang lama dan seterusnya," jelas Moeldoko.

Lebih lanjut Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas persoalan subsidi kendaraan listrik.

"Pastinya (rapat) menyikapi itu tadi, menjawab kenapanya ini. Kok lamban (serapannya). Mesti ada saatnya evaluasi. Berikutnya apakah akan keluar kebijakan baru (masih belum tahu)," ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini.

Menurut Moeldoko, rendahnya minat pembelian kendaraan listrik ini dikarenakan isu komponen baterai hingga ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

"Isu-isu ini yang memang masih ada di sekitar kita. Tugas kitalah, tadi dengan berkumpulnya para asosiasi dan tim Kadin dalam rapat, ini salah satu metode bagaimana kita aktif memberikan sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat," tutup dia.

Pilihan Editor: Jadwal MotoGP Belanda 2023: Marc Marquez Kembali ke Lintasan

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto