Januari-Agustus, Penjualan Truk Mitsubishi Tumbuh 28,8 Persen

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyerahan 10 unit pertama FE 74 Long Colt kepada PT Kita Ananda di booth Mitsubishi Fuso pada pameran GIIAS 2017. Dok KTB

    Penyerahan 10 unit pertama FE 74 Long Colt kepada PT Kita Ananda di booth Mitsubishi Fuso pada pameran GIIAS 2017. Dok KTB

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), authorized distributor Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC), membukukan pertumbuhan 28,8 persen hingga Agustus 2017.

    “Secara volume, khususnya kita meningkat 28,8 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan kendaraan niaga ringan (LDT) yang peningkatannya kira-kira 19 persen,” kata Direktur Marketing KTB Duljatmono di Tangerang, Kamis, 28 September 2017.

    Baca: 2017, KTB Targetkan Penjualan Mitsubishi Fuso Naik 10 Persen

    Momon, demikian sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa dengan angka tersebut, Mitsubishi Fuso masih menjadi pemimpin pasar atau market leader dengan penguasaan pasar 45,3 persen.

    Adapun secara volume, lanjut Momon, penjualan kendaraan niaga di bawah KTB mencapai 56.888 unit hingga Agustus 2017.

    Simak: Mitsubishi Resmikan Dealer Kendaraan Niaga ke-32 di Cikokol

    Selain itu, Momon memaparkan bahwa kelas Mitsubishi Colt Diesel juga mengalami peningkatan dari 55 persen menjadi 59 persen.

    Momon memaparkan, terjadi perubahan pola konsumen kendaraan niaga di Indonesia sejak 2016, di mana pada 2014-2016 penjualan didominasi ritel atau konsumen sekitar 65 persen, 30 persen pasar fleet dan sisanya sektor pemerintah.

    Namun sekarang, penjualan didominasi dari sektor fleet sebesar 60 persen, ritel atau privrat 38 persen dan sisanya pemerintah.

    "Kalau kita bicara soal (sumbangan) sektor komoditas seperti kelapa sawit paling banyak di Sumatera dan Kalimantan. Kalau di Jawa lebih ke consumer goods, logistik, dan infrastruktur," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.