Mitsubishi Kucurkan US$ 5,35 Miliar untuk Riset Mobil Listrik

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pabrik baru PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 25 April 2017. Nilai investasi pabrik ini mencapai Rp7,5 triliun dan mampu menyerap 3.000 tenaga. Tempo/Sadika Hamid

    Pabrik baru PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 25 April 2017. Nilai investasi pabrik ini mencapai Rp7,5 triliun dan mampu menyerap 3.000 tenaga. Tempo/Sadika Hamid

    TEMPO.CO, Jakarta - Produsen mobil asal Jepang Mitsubishi Motors Corp berencana untuk menyuntikkan dana senilai lebih dari 600 miliar yen atau setara dengan US$ 5,35 miliar untuk belanja modal serta kebutuhan penelitian dan pengembangan (R&D) tiga tahun ke depan.

    Seperti dikutip dari Reuters, Selasa 17 Oktober 2017, dalam rencananya, perusahaan akan meminta pengeluaran sebesar 5 persen dari penjualan tahunan untuk kebutuhan peralatan dalam menunjang aktivitas penelitian dan pengembangan.

    Baca: Tahun Depan, Kandungan Lokal Mitsubishi Xpander Ditingkatkan

    Dana tersebut akan digunakan oleh perusahaan berlogo tiga berlian ini untuk mengembangkan kendaraan bermesin listrik serta untuk kebutuhan produksi di Cina dan Indonesia.

    Saat ini, sejumlah perusahaan otomotif global memang tengah berlomba untuk mengembangkan dan memproduksi massal mobil bermesin listrik murni maupun hybrid. Tujuannya, adalah untuk menekan emisi.

    Bahkan, sejumlah negara telah memberikan insentif bagi konsumen yang bersedia membeli atau emiliki mobil ramah lingkungan ini. Insentif juga diberikan kepada produsen atau perusahaan.

    Baca: Mitsubishi Motors: Indonesia Jantung Baru Mitsubishi di ASEAN

    Langkah lain yang juga dilakukan untuk menekan emisi adalah dengan melarang produksi dan penjualan kendaraan bermesin diesel. Mitsubishi berupaya agar produknya bisa mengikuti aturan tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.