YLKI Mengusulkan BBM Dikenai Cukai, Ini Alasannya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Tempo/Tony Hartawan

    Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual saat ini dikenai cukai. Namun kebijakan penerapan cukai ini menghapus pengenaan pajak pada BBM. Menurut dia, penting untuk menekan dampak lingkungan.

    "Jadi BBM harus diwacanakan untuk dikenakan cukai, sebagai dampak netralitas terhadap lingkungan. Jadi selain penanggulangan transportasi tapi juga dari sisi penanggulangan dampak lingkungan," kata dia dalam diskusi di Jakarta, Kamis 16 November 2017.

    Baca: Jelang Aturan Emisi Euro4, Pakar Minta BBM RON 88 Ditarik

    Tak hanya itu, ia mengkritik kebijakan pemerintah yang masih memperbolehkan SPBU menjual BBM dengan research octane number (RON) 88 merupakan langkah mundur sekaligus ilegal karena bertentangan dengan regulasi yang diterbitkan KLHK.

    Maret 2017, KLHK menerbitkan regulasi soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori M, kategori N, dan kategori O. Peraturan Menteri KLHK Nomor P.20/MENLHK/Setjen/KUM.1/3/2017 itu menetapkan penggunaan BBM tipe Euro4 mulai tahun depan secara bertahap hingga 2021.

    Tulus mengungkapkan pemberian izin operasi SPBU yang menjual RON rendah menunjukkan inkonsistensi kebijakan pemerintah di sektor energi. Jika pemerintah konsisten, penggunaan energi baru terbarukan dan energi bersih yang didorong karena BBM dengan angka RON tinggi merupakan salah satu wujud kebijakan energi bersih.

    "Energi fosil, jelas berkontribusi besar pada kerusakan lingkungan. Di Jakarta itu saat yang sehat adalah saat mudik Lebaran. Setelah itu buruk. Itu bisa dirasakan betul. Sepeda motor 13 juta, mobil 4,6 juta. Jadi sudah lebih tinggi dari jumlah penduduk," ungkap dia.

    Baca: Harga BBM Vivo Lebih Murah, Menteri Luhut Kaji Harga Pertamina

    Pakar otomotif dan bahan bakar dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung Tri Yuswidjajanto menegaskan penggunaan kendaraan bermotor salah satunya berkontribusi terhadap polusi udara. Penggunaan BBM tanpa timbal misalnya telah menyebabkan korban pada banyaknya anak-anak autis. Polusi datang berasal dari minyak, karena mengandung sulfur. Makin tinggi sulfurnya, makin murah, begitu pula sebaliknya.

    "Regulasi Euro yang makin tinggi bertujuan supaya makin irit. Dengan konsumsi yang makin irit, BBM yang dibakar makin sedikit dan gas yang dibuat juga makin sedikit," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.