Ini Alasan Pemprov Jambi Berencana Lakukan Pemutihan Pajak Motor

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga memperpanjang pajak kendaraan bermotor saat Peresmian Kantor Pelayanan Samsat di Kecamatan Penjaringan, Jakarta, 18 September 2015.  TEMPO/Subekti.

    Warga memperpanjang pajak kendaraan bermotor saat Peresmian Kantor Pelayanan Samsat di Kecamatan Penjaringan, Jakarta, 18 September 2015. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi kembali mewacanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor karena tingginya animo masyarakat daerah itu terhadap program tersebut.

    Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, Agus Pringadi di Jambi, Senin, mengatakan pemutihan pajak yang akan dilakukan berbeda dari progam pemutihan yang dilakukan Pemprov Jambi beberapa bulan lalu.

    Baca: Bali Akan Razia Besar-besaran Pajak Kendaraan Usai Pemutihan

    "Pemutihan pajak yang dilakukan kali ini sifatnya beda dengan pemutihan sebelumnya. Jika sebelumnya yang dihapus hanya denda saja, namun kali ini pokok dan dendanya juga ikut dihapuskan tapi tidak sepenuhnya," katanya.

    Agus mengatakan pemutihan kali ini disisakan dua tahun bayar. Misal kendaraan tersebut mati pajak mencapai lima tahun atau lebih, maka yang harus dibayar cukup dua tahun saja.

    Dijelaskan Agus, pemutihan ini dilatarbelakangi tingginya animo wajib pajak yang menginginkan adanya pemutihan lagi. Selain itu jumlah kendaraan yang mati pajak juga masih tinggi, per Agustus 2017 tercatat 1.389,986 unit kendaraan menunggak pajak.

    "Pemutihan pajak kendaraan Ini juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita," ujarnya.

    Program pemutihan itu katanya tak hanya kendaraan bernopol Jambi (BH), sebab saat masih banyak kendaraan milik warga Jambi yang masih mengunakan nopol luar.

    "Dan itu sangat merugikan Jambi, sebab mereka menggunakan kendaraan di Jambi namun kontribusinya di daerah lain, makanya akan kita tertibkan," katanya lagi.

    Dia juga mengungkapkan, dari hitungan sementara jumlah kendaraan bernopol Jambi yang menunggak pajak itu, pemerintah akan mendapatkan sekitar Rp90 miliar. Asumsi itu belum ditambah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nopol luar Jambi.

    Baca: Hari Ini Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor DKI Dimulai

    Pemutihan kali ini, lanjutnya, akan dilakukan selama enam bulan. Atau terhitung Januari hingga Juni 2018 mendatang.

    "Jika seandainya waktu enam bulan itu masih banyak yang belum bayar pajak, kami akan lakukan strategi lainnya," kata Agus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.