Kemenperin Libatkan 6 Kementerian dalam Proyek Mobil Pedesaan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah satu prototipe mobil pedesaan yang dipamerkan pada  acara peluncuran Kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor  (KITE) IKM di Desa Tumang, Boyolali, 30 Januari 2017. Kemenperin

    Salah satu prototipe mobil pedesaan yang dipamerkan pada acara peluncuran Kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM di Desa Tumang, Boyolali, 30 Januari 2017. Kemenperin

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian merangkul enam kementerian serta beberapa lembaga dalam pengembangan mobil pedesaan.

    "Kami memang tidak bisa kerja sendiri untuk mengembangkan kendaraan pedesaan, makanya ada beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat dan kami undang berdiskusi," kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih di Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.

    Gati menyampaikan hal itu dalam acara Temu Bisnis IKM Alat Angkut bertema Sinergi Pengembangan Kendaraan Pedesaan Antar-Stakeholder di Jakarta.

    Baca: Menteri Airlangga Minta Produsen Mobil Desa Siapkan Aftersales

    Beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan kendaraan pedesaan antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi.

    Selain itu, ada Badan Pertanahan Nasional, Astra Modal Ventura, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), Institut Otomotif Indonesia (IOI), Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO), Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo), serta dinas yang membidangi industri di Klaten, Tegal, dan Jawa Tengah.

    Dalam acara tersebut, dipaparkan hasil pemetaan tentang gambaran kebutuhan dan kondisi pasar dari sisi jenis kendaraan, harga yang diharapkan, serta cakupan penggunaan kendaraan pedesaan. "Pengembangan kendaraan pedesaan membutuhkan keterlibatan, komitmen, dan sinergi dari berbagai pihak," tutur Gati.

    Menurut Gati, pemerintah masih perlu menyusun regulasi yang menjadi payung hukum pengembangan mobil pedesaan dan mempersiapkan pihak-pihak yang berperan dalam produksi mobil pedesaan, termasuk insentif untuk investor dan integratornya.

    Baca: Kisah Mobil Mahesa Menggunakan Mesin Traktor Buatan Yogyakarta

    Selain itu, akan dilakukan pemetaan kontribusi IKM untuk kendaraan ini, menentukan perawatan dan perbaikannya, memastikan ketersediaan suku cadang dan sebagainya.

    Gati berharap pengembangan mobil pedesaan dapat membawa efek berganda bagi perkembangan industri otomotif dalam negeri, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor industri otomotif dan alat mesin pertanian dalam negeri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.