Cara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 M

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor saat Peresmian Kantor Pelayanan Samsat di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta, 18 September 2015. Ujicoba layanan Samsat diselenggarakan di empat Kantor Kecamatan yaitu Kemayoran, Kebon Jeruk, Pasar Minggu, dan  Pulogadung. TEMPO/Subekti.

    Warga melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor saat Peresmian Kantor Pelayanan Samsat di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta, 18 September 2015. Ujicoba layanan Samsat diselenggarakan di empat Kantor Kecamatan yaitu Kemayoran, Kebon Jeruk, Pasar Minggu, dan Pulogadung. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, hingga akhir November 2017 menembus angka Rp 5,8 miliar. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Kota Pekalongan Alep Refain di Pekalongan mengatakan jumlah nominal tunggakan atau pajak yang belum terbayarkan itu didominasi oleh pajak sepeda motor.

    Baca: Samsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak Bermotor

    "Kami berusaha menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan mendatangi para wajib pajak secara door to door. Cara ini, kami menilai lebih efektif karena bisa membantu pemilik kendaraan yang belum sempat membayarkan pajak kendaraannya," katanya.

    Adapun pada program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor yang sudah berakhir pada 30 November 2017 dan pembebasan bea balik nama 30 Desember 2017, kata dia, Samsat sudah membebaskan sekitar Rp 1,5 miliar.

    Alep menyebutkan ada sekitar 19 ribu obyek yang memanfaatkan program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada tahun ini. "Untuk pajak yang dibebaskan mencapai sekitar Rp 843 juta sedang program pembebasan sanksi dan biaya pokok bea balik nama kendaraan Rp 658 juta.

    Baca: Bali Akan Razia Besar-besaran Pajak Kendaraan Usai Pemutihan

    Ia mengatakan, melalui program pembebasan sanksi pajak kendaraan dan pembebasan bea balik nama itu, mampu menghimpun pajak lebih Rp 8,1 miliar.

    "Kami berharap pada wajib pajak kendaraan bermotor tertib, dan membayarkan kewajibannya, yaitu dengan membayar pajak kendaraannya. Pajak tersebut sebagai upaya membantu kemajuan pembangunan," kata Alep.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.