Selesaikan Inden, Produksi Mitsubishi Xpander Dinaikan 40 Persen

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mitsubishi Xpander saat melintas di jalan tol Tangerang-Merak, Selasa, 21 November 2017. TEMPO/Wawan Priyanto.

    Mitsubishi Xpander saat melintas di jalan tol Tangerang-Merak, Selasa, 21 November 2017. TEMPO/Wawan Priyanto.

    TEMPO.CO, Palangkaraya - Mitsubishi menyiapkan strategi agar permintaan konsumen yang telah mengajukan surat pemesanan kendaraan (SPK) Mitsubishi Xpander terpenuhi. Salah satu caranya meningkatkan jumlah produksi kendaraan Xpander hingga 40 persen.

    Baca: Konsumsi BBM Mitsubishi Xpander Jakarta-Lampung, Irit atau Boros?

    "Untuk mempercepat pemenuhan inden kami usahakan produksi pabrik lebih dari 5.000 unit, mungkin 7000 unit," ujar Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Mistubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Irwan Kuncoro di Palangka Raya, Rabu 27 Desember 2017.

    Dia mengatakan dari ragam varian Xpander, tipe Ultimate merupakan yang paling tinggi permintaanya. Konsumen pun harus menunggu bila menginginkan tipe ini. "Inden untuk untuk top varian, Ultimate. Di luar Ultimate, kami targetkan selesai di awal tahun ini," kata Irwan.

    Lebih lanjut, Mitsubishi memberikan perhatian khusus pada konsumen yang sudah mengajukan pemesanan kendaraan Mitsubishi Xpander, demi menjaga komitmen mereka. "Kami memberikan apresiasi, terus kontak ke konsumen supaya mereka mau menunggu. Target kami ingin menjadi major player di passangger car dengan hadirnya Xpander di LMPV," tutur dia.

    Baca: Penjualan November: Wuling Turun, Mitsubishi Xpander Meroket

    "Kami kelola betul sistem inden. Setiap konsumen inden kami lakukan verifikasi, kami kontak satu per satu untuk memastikan benar dia konsumennya. Komitmen kami customer satifisfication," imbuh Irwan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.