Toyota Akan Lanjutkan Recall 600 Ribu Unit Kendaraan di Amerika

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Toyota. REUTERS/Mike Blake

    Logo Toyota. REUTERS/Mike Blake

    TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Motor Corp memperluas recall yang telah mereka lakukan sebelumnya terkait dengan penggunaan airbag Takata. Toyota berencana kembali me-recall sekitar 601.300 unit kendaraan di Amerika Serikat.

    Airbag dengan inflator buatan Takata Corp setidaknya membuat 180 orang luka-luka serta 20 orang harus meregang nyawa.

    National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Amerika Serikat pada Sabtu mengirim pemberitahuan dari Takata bahwa perusahaan tersebut akan menarik 3,3 juta inflator untuk kendaraan dari bermacam produsen seperti Toyota, Honda, BMW, Daimler, General Motors, Tata Motors, Jaguar Land Rover, dan Subaru Corp.

    Baca: Toyota Akan Panggil Konsumen Terdampak Airbag Takata

    Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terkena dampak permasalahan airbag Takata. "Di Indonesia, lebih dari 97 ribu unit kendaraan yang diproduksi pada tahun 2001-2012 diindikasi terkena dampak dari permasalahan airbag Takata," ujar Eksekutif GM PT Toyota Astra Motor (TAM), Widyawati Soedigdo, Rabu, 20 Desember 2017.

    Simak: Wuling Menarik 938 Ribu Unit Produk MPV, Inilah Penyebabnya

    Data hingga 20 Desember menunjukan baru 8.553 unit, atau sekitar 8,72 persen kendaraan yang kembali ke bengkel untuk melakukan perbaikan.

    Pada Juni tahun lalu, Takata telah dinyatakan bangkrut setelah mengatakan pihaknya me-recall lebih dari 100 juta airbag di seluruh dunia.

    Di tahun 2016, Takata mengaku bersalah di pengadilan dan harus membayar denda sebesar US$ 1 miliar (US $ 1 = Rp. 13.400) untuk menyelesaikan peyelidikan Departemen Kehakiman Amerika.

    AUTO NDTV | NAUFAL SHAFLY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.