Perpajakan Sedan Akan Direvisi, Hyundai Kaji Perakitan Lokal

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah model berpose dengan mobil sedan Genesis keluaran Hyundai Motors saat acara peluncurannya di Seoul, Korea, Selatan, Selasa (26/11). SedanGenesis akan dijual seharga 46,6 juta dan 69,6 juta won (setara dengan Rp 517 dan Rp 772 juta) di Korea Selatan. AP/Lee Jin-man

    Sejumlah model berpose dengan mobil sedan Genesis keluaran Hyundai Motors saat acara peluncurannya di Seoul, Korea, Selatan, Selasa (26/11). SedanGenesis akan dijual seharga 46,6 juta dan 69,6 juta won (setara dengan Rp 517 dan Rp 772 juta) di Korea Selatan. AP/Lee Jin-man

    TEMPO.CO, Jakarta - Revisi perpajakan kendaraan bermotor akan membuka peluang agen pemegang merek (APM) merakit sedan di Indonesia. Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia Mukiat Sutikno mengatakan harmonisasi pajak kendaraan bermotor akan membuat sedan lebih kompetitif. Dengan demikian, perusahaan dapat melihat minat konsumen otomotif Indonesia terhadap mobil yang telanjur dicap mewah itu.

    “Apabila pasar respons baik, tentunya kami dapat melihat kemungkinan local assembly (perakitan lokal),” katanya kepada Bisnis, Senin, 12 Februari 2018.

    Baca: Crossover Hyundai Kona 2018 Akan Tantang Suzuki SX4 S-Cross

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2017, pemerintah membedakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sedan atau station wagon dengan kendaraan bermotor lain.

    Sedan berkubikasi mesin hingga 1.500 cc dikenai pajak 30 persen, sedangkan kubikasi mesin 1.500 cc sampai 3.000 cc sebesar 40 persen. Tarif pajak tertinggi, 125 persen, diberikan kepada sedan dengan kapasitas mesin di atas 3.000 cc.

    Tarif pajak tersebut jauh berbeda dengan jenis kendaraan lain yang memiliki kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc sampai 2.500 cc. Kendaraan selain sedan dikenakan PPnBM 10-20 persen.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.