Penjelasan Yamaha Soal Ekspor Sepeda Motor Mengalami Peningkatan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan sepeda motor Yamaha Mio Reborn. Motor ini menggunakan ban tubeless dan berukuran lebih lebar. Jakarta, 14 Oktober 2017. TEMPO/Grandy Aji

    PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan sepeda motor Yamaha Mio Reborn. Motor ini menggunakan ban tubeless dan berukuran lebih lebar. Jakarta, 14 Oktober 2017. TEMPO/Grandy Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Yamaha mencatatkan pertumbuhan ekspor sebesar 46,1 persen selama dua bulan 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 31.680 unit menjadi 46.273 unit. Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Eddy Ang mengatakan, penambahan jumlah negara tujuan ekspor memberikan dampak terhadap kinerja pengapalan kendaraan roda dua merek Yamaha.

    Peningkatan ekspor Yamaha ditopang oleh beberapa faktor. “Selain bahwa negara-negara yang menjadi tujuan ekspor bertambah, menjadi kurang lebih 30-an negara – tahun lalu masih 20-an negara,” kata Eddy, Minggu 18 Maret 2018.

    Baca: Begini Kisah Bocah Asal NTT Meraih Impian Jadi Rossi Masa Depan

    Eddy menambahkan, pertumbuhan pengapalan kendaraan roda dua perusahaan juga menunjukkan bahwa Yamaha Indonesia semakin dipercaya untuk memroduksi sepeda motor sesuai standar global.

    Kondisi tersebut, lanjutnya, berimbas positif terhadap produk-produk yang dijual di pasar dalam negeri. menurutnya, standar produk yang dijual di dalam negeri semakin membaik lantaran terangkat oleh standar global.

    “Imbas positif ke produk domestik juga demikian halnya, standard kualitas di lokal pun semakin membaik, terangkat oleh standard global,” katanya.

    Baca: Yamaha Perkirakan Pasar Skutik Premium Meningkat

    Berdasarkan data AISI, pengapalan skuter sepeda motor Yamaha menjadi yang terbanyak yakni 22.240 unit, disusul Honda sebanyak 14.152 unit, Suzuki 2.614 unit, dan TVS 573 unit.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.