Inilah Kelemahan Jeep Grand Commander 2018 Dibandingkan Rivalnya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jeep Grand Commander 2018. Sumber: carnewschina.com

    Jeep Grand Commander 2018. Sumber: carnewschina.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Jeep Grand Commander 2018 baru saja diluncurkan di pasar mobil Cina. Harga ditawarkan mulai dari 279.800 yuan hingga 409.800 yuan atau sekitar Rp 600 – Rp 900 jutaan. Grand Commander adalah SUV tujuh kursi yang hanya akan dipasarkan di Cina karena varian demandnya cukup besar.

    Grand Commander adalah versi produksi dari Jeep Yuntu concept yang digarap oleh perusahaan kerjasama Guangzhou-Fiat. Mobil ini diposisikan di atas Jeep Cherokee buatan lokal. Nama Cina dari Grand Commander adalah Da Zhihuigan, secara harfiah ‘Komandan Besar’.

    Baca: Bos Jeep Ungkap Sosok Mini SUV Pesaing Suzuki Jimny

    Di Cina, Grand Commander akan bersaing dengan mobil seperti Volkswagen Teramont, Ford Edge, dan Toyota Highlander. Masalahnya adalah bahwa Grand Commander tidak tersedia dengan A V6, tidak seperti pesaingnya. A V6 masih memiliki nilai tinggi di Cina, setiap Teramont lain adalah varian 6 silinder.

    Mesin Jeep dibekali turbocharged berkapasitas 2.0 liter, dengan tenaga 234 hp dan 265 hp. Keduanya dikawinkan dengan sembilan kecepatan otomatis. Ada dua versi yaitu dengan penggerak roda depan dan penggerak empat roda. Namun ada harapan karena Jeep juga mengumumkan versi plug-in hybrid, yang dijadwalkan diluncurkan pada 2019. Dengan mesin 2.0 turbo, dikawinkan dengan motor listrik keluaran yang belum diketahui.

    Baca: Jeep Wrangler 2018 Tambah Lapang dan Modern

    Interiornya sedikit mengecewakan, ada dial analog sederhana. layar sentuh 8 inci yang kalah besar dengan pesaingnya, Volkswagen. Mobil ini sangat apik dan memiliki logo Jeep yang besar, namun interior masih seperti model lama dan mesin kurang bertenaga membuat Grand Commander jatuh di pasar. Jeep baru ini bisa jadi sulit laku di pasaran.

    CAR NEWS CHINA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.