Arab Saudi Mulai Gelar Tes Praktik SIM untuk Wanita

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wanita Arab Saudi menjalani Tes Praktek SIM. Sumber: auto.ndtv.com

    Wanita Arab Saudi menjalani Tes Praktek SIM. Sumber: auto.ndtv.com

    TEMPO.CO, Riyadh - Arab Saudi hari ini mulai mengeluarkan surat izin mengemudi atau SIM pertama untuk wanita dalam beberapa dekade. "Kelompok wanita pertama hari ini menerima lisensi mengemudi Arab Saudi mereka," demikian pernyataan pemerintah seperti dikutip dari Saudi Press Agency (SPA). SPA menyebutkan pihak berwenang mulai menukar lisensi internasional untuk warga Arab Saudi di beberapa lokasi di seluruh Kerajaan, dengan pelamar wanita dibuat untuk menjalani tes praktik. Namun tidak disebutkan jumlah surat izin yang dikeluarkan.

    "Direktorat umum lalu lintas mulai menggantikan lisensi mengemudi internasional yang diakui di Kerajaan dengan lisensi Arab Saudi." Langkah itu dilakukan karena Arab Saudi satu-satunya negara di dunia yang tidak mengizinkan perempuan mengemudi. Negara tersebut kini bersiap mencabut larangan yang selama beberapa dasawarsa berlaku terhadap pengemudi perempuan itu pada 24 Juni.

    Langkah ini adalah bagian dari upaya liberalisasi yang luas dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman ketika ia berusaha memodernisasi negara konservatif.

    Reformasi baru-baru ini bertujuan membentuk kembali citra keras kerajaannya, telah berusaha memutus pembatasan yang sudah lama dilakukan terhadap perempuan dan diskriminasi gender.

    Namun, dalam proses reformasi, Arab Saudi pekan lalu mengatakan pihaknya menahan 17 orang karena mengganggu keamanan Kerajaan, yang disebut para aktivis sebagai tindakan kekerasan. Kelompok penggiat hak asasi telah mengidentifikasi aktivis yang ditahan itu banyak berasal dari juru kampanye penolak hak perempuan berkendara.

    Pihak berwenang Arab Saudi mengatakan delapan dari tahanan telah dibebaskan sementara sampai penyelidikan mereka selesai. Sembilan tersangka, termasuk empat wanita, tetap berada dalam tahanan setelah mereka mengaku dengan banyak tuduhan, seperti kontak yang mencurigakan dengan organisasi "bermusuhan" dan merekrut orang-orang yang melawan pemerintah. Pihak berwenang menuduh para tahanan melakukan kegiatan terkoordinasi yang merusak keamanan dan stabilitas kerajaan.

    CAR AND BIKE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.