"

Begini Gaya Jokowi Mengenang Mobil Pertamanya, Suzuki Jimny

Reporter

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi booth Suzuki di GIIAS 2018. Jokowi menyempatkan diri melihat-lihat Suzuki Jimny. 2 Agustus 2018. FOTO/Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi booth Suzuki di GIIAS 2018. Jokowi menyempatkan diri melihat-lihat Suzuki Jimny. 2 Agustus 2018. FOTO/Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Tangerang - Presiden Komisaris PT Indomobil Sukses International Tbk., Soebronto Laras mengungkapkan bahwa Suzuki Jimny merupakan mobil pertama Presiden Repulik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). "Pak Jokowi bilang mobil pertama saya Suzuki Jimny. Lalu saya bilang kami sedang persiapan untuk memasarkan," kata Soebronto, Kamis 2 Agustus 2018.

Usai meresmikan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS 2018), Jokowi mengunjungi booth peserta pameran, termasuk booth Suzuki. Di booth inilah Jokowi bercerita kepada Soebronto bahwa mobil pertamanya dulu adalah Suzuki Jimny. Jokowi ditemani Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan sejumlah pejabat melihat-lihat Suzuki Jimny generasi terbaru yang ditempatkan di bagian depan booth.

Suzuki Jimny generasi terbaru menjadi pusat perhatian pengunjung GIIAS 2018. 3 Agustus 2018. TEMPO/Wawan Priyanto

Soebronto mengaku banyak koleganya yang menanyakan kapan Suzuki Jimny terbaru akan dipasarkan. "Bahkan ada yang menanyakan harganya, langsung mau beli," katanya.

Baca: GIIAS 2018: Subronto Sebut Suzuki Jimny Jadi Mobil Pertama Jokowi

"Suzuki Jimny pernah populer di Indonesia pada awal 1980an hingga 1990an. Sampai sekarang masih banyak penggemarnya," katanya. 

Ia bercerita bahwa saat Jimny 4x4 masuk Indonesia lalu dibuat versi 4x2 (Katana) model ini begitu digemari kawula muda pada saat itu. Indonesia ketika itu menjadi basis produksi untuk Suzuki Jimny. Ketika ditanya apakah Suzuki Jimny akan diproduksi di Indonesia, Pak Bronto---sapaan akrabnya---mengaku masih dipelajari.

Suzuki Jimny generasi terbaru menjadi pusat perhatian pengunjung GIIAS 2018. 3 Agustus 2018. TEMPO/Wawan Priyanto

"Bisa saja, karena pabrik Suzuki di Indonesia saat ini yang tercanggih di antara pabrik Suzuki di negara lain," ujarnya.

Sebelumnya, Ryohei Uchiki, General Manager Strategic Planning Department PT Suzuki Indomobil Sales, mengatakan bahwa Suzuki Jimny 2019 yang merupakan segmen 4x4 mini adalah segmen baru. Oleh karena itu, kuncinya akan ada di harga yang ditawarkan. 

“Segmen 4x4 mini adalah segmen baru. Kuncinya akan ada di-price setting. Sekarang tim marketing Suzuki sedang survei Suzuki Jimny match market Indonesia atau tidak,” kata Uchiki kepada Bisnis, Kamis 5 Juli 2018.

Baca: Suzuki Jimny Enteng Libas Jalur Offroad Ringan

Suzuki belum mengetahui harga yang diinginkan konsumen Indonesia terkait dengan harga Suzuki Jimny 4WD. Di Jepang, Suzuki Jimny ditawarkan dengan harga mulai Rp 188 juta hingga Rp 261 juta.

Video Suzuki Jimny: 

Pihaknya akan mulai membuka proses booking setelah tim marketing Suzuki memutuskan untuk meluncurkan Suzuki Jimny. Saat ini, ujarnya belum ada keputusan untuk meluncurkan kendaraan roda empat tersebut. “Tentu saja ada banyak komentar dan konsumen ingin mencoba Suzuki Jimny baru. Kami akan berusaha agar konsumen Indonesia puas terhadap produk kami,” katanya.








Suara Pembeli di Pasar Senen Merespons Keputusan Jokowi Larang Bisnis Thrifting

35 menit lalu

Lapak produk thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang ditutup polisi, Kamis, 23 Maret 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Suara Pembeli di Pasar Senen Merespons Keputusan Jokowi Larang Bisnis Thrifting

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang bisnis thrifting. Keputusan ini mendapat respons dari salah satu pembeli produk thrift di Pasar Senen.


Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

1 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

Amnesty menilai keputusan DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU telah mengabaikan aspirasi rakyat dan tak menghormati putusan MK


Faldo Tanggapi Kritik BEM UI Soal Perpu Cipta Kerja: Mirip Kelompok Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

1 jam lalu

Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini
Faldo Tanggapi Kritik BEM UI Soal Perpu Cipta Kerja: Mirip Kelompok Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

Faldo Maldini, mengkritik balik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang memprotes Perpu Cipta Kerja


Soal Bisnis Thrifting, Pedagang Pasar Senen: Pakaian Bekas Bukan Sampah

1 jam lalu

Spanduk soal bisnis thrifting yang terpampang di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Maret 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Soal Bisnis Thrifting, Pedagang Pasar Senen: Pakaian Bekas Bukan Sampah

Pedagang Pasar Senen keberatan dengan pernyataan pemerintah soal bisnis baju bekas impor alias thrifting.


Aliansi BEM UI Tolak Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja

2 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Aliansi BEM UI Tolak Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Universitas Indonesia menyatakan sikap menolak pengesahan Perpu menjadi UU Cipta Kerja


Yusril Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Bersama: Bisa Jadi Bahan Sudutkan Pemerintah

3 jam lalu

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra hadir sebagai panelis di Focus Group Discussion Pandangan dan Sikap KPU terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/Tika Ayu
Yusril Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Bersama: Bisa Jadi Bahan Sudutkan Pemerintah

Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membatalkan pelarangan kegiatan buka bersama di instansi pemerintah


Jokowi Larang Jual Pakaian Bekas Impor, Pedagang Pasar Senen: Bukan Thrifting yang Bunuh UMKM

3 jam lalu

Pengunjung mencari pakaian bekas di Pasar Senen, Ahad, 17 Oktober 2021. Tren thrifting atau berburu pakaian impor yang masih layak pakai berlanjut usai PPKM diperlonggar dan kasus Covid-19 mereda. TEMPO/Muhammad Hidayat
Jokowi Larang Jual Pakaian Bekas Impor, Pedagang Pasar Senen: Bukan Thrifting yang Bunuh UMKM

Pedagang Pasar Senen mengkritik kebijakan pemerintah yang melarang bisnis pakaian bekas impor alias thrifting.


Dukung Larangan Impor Pakaian Bekas, Anggota DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas Tegakkan Hukum

4 jam lalu

Ratusan bal pakaian, sepatu dan tas bekas yang diduga asal impor di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki di Pekanbaru, Riau, 17 Maret 2023. Foto : Biro Humas Kemendag
Dukung Larangan Impor Pakaian Bekas, Anggota DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas Tegakkan Hukum

Kemendag, Bea Cukai, termasuk angkatan laut, mesti berkoordinasi untuk memberantas praktik jual beli pakaian bekas impor ilegal.


Koalisi Sipil Desak Jokowi Pastikan Pelaku Tingkat Tinggi Tragedi Kanjuruhan Turut Diadili

4 jam lalu

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya membawa poster dan spanduk saat melakukan aksi kamisan di depan gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Kamis, 16 Maret 2023. Dalam aksi kamisan tersebut mereka memprotes vonis pengadilan yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan dinilai tidak adil dan penuh rekayasa. ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Koalisi Sipil Desak Jokowi Pastikan Pelaku Tingkat Tinggi Tragedi Kanjuruhan Turut Diadili

Koalisi Sipil meminta Presiden Jokowi memanggil Menkopolhukam, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk memastikan tragedi Kanjuruhan diusut tuntas.


DPR Diminta Panggil Budi Gunawan Buntut Pernyataan Soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

7 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan.
DPR Diminta Panggil Budi Gunawan Buntut Pernyataan Soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

Pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan soal aura Jokowi pindah ke Prabowo dinilai sebagai kegenitan lembaga intelijen dalam isu yang sedang dibincangkan.