Lindungi Konsumen, Kemenperin Wajibkan Pelumas Berstandar SNI

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan kontrol kualitas (quality control) produk pelumas di Production Unit Jakarta Pertamina Lubricants di Jakarta, 28 Oktober 2016. PT Pertamina Lubricants merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). ANTARA/Andika Wahyu

    Petugas melakukan kontrol kualitas (quality control) produk pelumas di Production Unit Jakarta Pertamina Lubricants di Jakarta, 28 Oktober 2016. PT Pertamina Lubricants merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian akhirnya secara resmi memberlakukan aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pelumas yang ditetapkan pada 5 September 2018. Kehadiran aturan tersebut diklaim bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan daya saing industri pelumas nasional.

    Baca: MIAP: Pemalsuan Produk Merambah Segmen Pelumas Otomotif

    Melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.25/2018 tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, pemerintah mewajibkan semua pelumas yang beredar di Tanah Air baik produksi dalam negeri ataupun impor wajib memberlakukan SNI. "Pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Pelumas wajib memenuhi ketentuan SNI Pelumas secara wajib," tulis pasal 6 aturan tersebut.

    Aturan tersebut juga menyebutkan, untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pelumas (SPPT-SNI), produsen pelumas mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas yang ditunjuk oleh Menteri.

    Untuk mendapatkan SPPT-SNI tersebut, produsen juga harus memenuhi persyaratan administratif terkait perusahaan. Adapun,bagi perusahaan asing, wajib menunjuk salah satu perwakilan di Tanah Air sebagai importir dan hanya melakukan importasi Pelumas dari produsen luar negeri yang melakukan penunjukkan.

    Baca: Evalube Rilis Pelumas LCGC, Harga Bersaing Kualitas Siap Diadu

    Selain itu, Pelumas yang beredar wajib mencantumkan logo SNI. Produsen dalam negeri dan importir pelumas menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap mutu Pelumas yang beredar.

    Adapun, jika tidak melanggar ketentuan, pemerintah menerapkan sanksi pidana sesuai ketentuan UU No.3/2014 tentang Perindustrian. Saksi tersebut disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Pelumas.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.