Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mobil Esemka Tegaskan Tidak Ada Fasilitas dari Pemerintah

Reporter

image-gnews
Suasana aktivitas di pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di wilayah Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, pada Selasa, 23 Oktober 2018. TEMPO/Dinda Leo Listy
Suasana aktivitas di pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di wilayah Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, pada Selasa, 23 Oktober 2018. TEMPO/Dinda Leo Listy
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Solo Manufaktur Kreasi atau PT SMK menegaskan tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus atau bantuan dari pemerintah. PT SMK sebagai pembuat Mobil Esemka menjalani semua proses seperti halnya produsen otomotif lainnya. "PT SMK selama melakukan kegiatan usahanya sama sekali tidak mendapatkan fasilitas, dana, bantuan, insentif dan kemudahan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Semua kegiatan operasional dijalankan sesuai prosedur dan peraturan berlaku," dalam keterangan resmi dari PT Solo Manufaktur Kreasi, Selasa 30 Oktober 2018.

Perusahaan tersebut juga memastikan bahwa mobil Esemka adalah produksi nasional atau dalam negeri. Pembuatan mobil Esemka mengandalkan fasilitas atau pabrik mobil Esemka di Jalan Sambi Mangu KM 3, Boyolali, Jawa Tengah.

Baca: Mobil Esemka Gunakan Komponen dari Cina

Selama ini, mobil Esemka memang mendapat dukungan dari Joko Widodo atau Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo. Dukungan moral dari Jokowi diberikan untuk membangkitkan industri otomotif nasional setelah masa mobil Timor habis. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, melalui akun Twitter resminya, menyatakan tak ada sangkut-paut pemerintah dalam produksi mobil Esemka. Produksi mobil yang pernah jadi kendaraan dinasnya waktu menjabat Wali Kota Solo, Jawa Tengah, tersebut murni diserahkan ke proses bisnis industri. “Bukan Presiden yang buat pabrik dan bikin mobil Esemka,” ucapnya.

Ratusan mobil Esemka jenis pikap yang diparkir di halaman sisi timur pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, pada Selasa, 23 Oktober 2018. Mobil Esemka jenis pikap ini jumlahnya makin bertambah jika dibanding pada awal Oktober lalu. TEMPO/Dinda Leo Listy

Kementerian Perhubungan pun menjamin pemerintah tak memberi kemudahan prosedur kepada produsen mobil Esemka, PT Solo Manufaktur Kreasi. Perseroan diwajibkan memenuhi semua prosedur kelayakan dari awal untuk mendapatkan sertifikat aman sesuai dengan peruntukan, seperti mobil penumpang dan mobil muatan barang. “Esemka kan juga pernah gagal uji coba,” kata Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Caroline Noorida Aryani, seperti diwartakan Koran Tempo edisi Sabtu, 27 Oktober 2018.

Menurut dia, Kementerian sangat ketat meloloskan kepatutan sebuah kendaraan untuk diproduksi massal. Sebab, diperlukan jaminan keselamatan bagi pengendara dan penumpang. Merek terkenal dari luar negeri sekalipun banyak yang harus remedial untuk mendapat sertifikasi layak kendaraan dasar sebelum mendapatkan sertifikat uji tipe (SUT).

Baca: 2 Sosok Mobil Esemka Pikap, Tampilan Depan Berubah dan Bak Luas

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, mobil Esemka sudah berkali-kali gagal lolos uji emisi. Kegagalan pertama terjadi pada 2010. Dua tahun berselang, Esemka kembali gagal mendapat sertifikasi layak polusi. Empat varian mobil Esemka berbahan bakar bensin yang sudah lulus sertifikasi Euro 3 diwajibkan memenuhi standar Euro 4 yang baru dikeluarkan bulan ini.

Berbagai tes di Kementerian akan menjadi akses bagi Kementerian Perindustrian untuk meloloskan Esemka ke tingkat produksi. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mengatakan empat dari delapan kendaraan yang belum lulus emisi tak akan mendapatkan izin produksi massal sampai dapat lampu hijau dari Kementerian Perhubungan. “Kalau tidak lolos sertifikat, ya, tidak akan boleh diproduksi,” ujarnya.

Mobil pikap terparkir di halaman pabrik mobil Esemka di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Senin, 22 Oktober 2018. Mobil Esemka digadang-gadang sebagai calon mobil nasional. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

Proses produksi massal Esemka dalam dua tahun terakhir terbilang moncer setelah perusahaan yang dipimpin bekas Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari, bekerja sama dengan PT Solo Manufaktur Kreasi. Perkawinan dua entitas tersebut melahirkan PT Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH) untuk mendirikan pabrik di Boyolali, Jawa Tengah.

Baca: Wali Kota Solo Sebut 2 Part Ini Belum Dibuat Pabrik Mobil Esemka

Guna memperkuat basis produksi, ACEH mengajak Direktur Geely Mobil Indonesia pada saat itu, Hosea Sanjaya, membuat basis produksi pendukung seluas 35 hektare di Cileungsi, Jawa Barat. Hosea, yang menjadi Managing Director ACEH, ini tak memberi respons ketika dihubungi Tempo, Jumat, 26 Oktober 2018, ihwal perkembangan rencana produksi massal Esemka.

Adapun Hendropriyono, meski baru mengunjungi pabrik di Boyolali, mengaku sudah tak terlibat dengan Esemka. “Sekarang mereka masih berfokus menyelesaikan pembangunan pabrik,” ujarnya. Soal kaitan dengan PT Adiperkasa Citra Esemka Hero, PT SMK menegaskan tidak memiliki hubungan dengan Mobil Esemka dan PT SMK.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

6 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

7 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

7 jam lalu

Final Race Mandalika Racing Series (MRS), Ahad, 29 Oktober 2023. (DOk. ITDC)
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.


Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

8 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

8 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

9 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

10 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

10 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

10 jam lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi acap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain, alih-alih dalam negeri.