INFO OTOMOTIF - Menyongsong era baru industri mobil listrik di Indonesia, Tempo kembali menggelar acara Ngobrol@Tempo bertema “Otomotif Outlook 2019” pada 31 Oktober 2018 di Mercure Hotel, Cikini, Jakarta.
Pembicara dalam acara ini adalah Kasubdit Uji Tipe Kendaran Bermotor Direktorat Sarana Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Dewanto Purnacandra, CEO DFSK Alexander Barus, dan Managing Director JD.ID Mia Fauzia.
Baca Juga:
Pembahasan diskusi, di antaranya mengenai regulasi kendaraan listrik yang hingga kini belum juga rampung. Regulasi tersebut akan menjadi payung hukum bagi kendaraan rendah emisi, termasuk listrik serta hibrida. Melalui regulasi tersebut, pemerintah juga berencana mengatur pajak kendaraan bermotor berdasarkan besaran emisi gas buang.
Selain itu, pembahasan mengenai regulasi ini melibatkan sejumlah kementerian dan badan usaha milik negara, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, juga Kementerian Perhubungan.
Rencana kebijakan kendaraan listrik telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada 13 Maret 2017.
Baca Juga:
Sejak dibuatnya rencana tersebut, hingga kini, pemerintah terus berupaya mematangkan regulasi tentang mobil listrik. “Kami sudah melakukan beberapa pertemuan langsung dengan para stakeholder,” kata Dewanto.
Salah satu aspek yang masih menjadi perdebatan dalam menyusun regulasi kendaraan listrik adalah mengenai suara yang dihasilkan kendaraan listrik. Sebab, kendaraan listrik merupakan kendaraan yang tak memiliki emisi. Jadi, dibanding kendaraan bermesin bakar, kendaraan ini lebih senyap dan minim suara.
Dewanto mengatakan mobil listrik harus memiliki suara, tapi suara yang dihasilkan tidak boleh menyerupai suara hewan, klakson, atau musik.
“Dianjurkan suaranya menyerupai kendaraan dengan bahan bakar pada umumnya. Peraturan PBB mengatakan para produsen mobil listrik harus menambahkan suara artifisial pada kendaraannya,” katanya.
Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah belum tersedianya peralatan uji khusus kendaraan listrik. Namun Dewanto mengatakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mobil Listrik Mewajibkan Kementerian Perhubungan harus memiliki peralatan uji kendaraan listrik pada 20 April 2020.
“Ini harus dilakukan agar jangan sampai meloloskan kendaraan yang tidak lolos uji ke masyarakat,” tuturnya.
CEO PT Sokonindo Automobile, produsen mobil DFSK Alexander Barus, mengatakan, dari sisi industri, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, di antaranya mengubah pola pikir masyarakat. Namun dia berharap regulasi tentang mobil listrik segera rampung sehingga produksi mobil listrik dalam negeri bisa segera dilaksanakan.
Sementara Managing Director JD.ID Mia Fauzia menegaskan pihaknya siap memasarkan mobil listrik jika sudah siap diproduksi secara massal.
“Jika kebijakan pemerintah mampu mendorong masyarakat menggunakan mobil listrik, JD.ID menjadi yang terdepan menjembatani agar masyarakat mendapat produk tersebut,” kata Mia.
Ngobrol@tempo kali ini ditutup dengan peluncuran kanal gooto.com di Tempo.co yang khusus mengulas dunia otomotif.(*)
