Menteri ESDM: Perpres Mobil Listrik Diharapkan Bisa Tekan Harga

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati meresmikan Stasiun Pengisian Listrik Umum atau Green Energy Station (GES) di SPBU COCO Pertamina 31.12.902 HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 10 Desember 2018. Tempo/Muhammad Kurnianto

    Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati meresmikan Stasiun Pengisian Listrik Umum atau Green Energy Station (GES) di SPBU COCO Pertamina 31.12.902 HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 10 Desember 2018. Tempo/Muhammad Kurnianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Presiden atau Perpres yang mengatur perkembangan industri mobil listrik di Indonesia segera selesai dan bisa diterapkan. "Kendala sih tidak ada, tinggal nunggu selesai paraf terus dinaikkan ke Presiden, selesai kok," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ketika meluncurkan becak listrik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat 18 Januari 2018.

    Baca: Mobil Listrik Digencarkan, Ini Kelebihan dan Kekurangannya

    Jonan menjelaskan Perpres mobil listrik akan mengatur industrialisasi mobil listrik, kemudian biaya masuk, persoalan pajak dan kapasitas yang harus dipenuhi. Mantan Menteri Perhubungan tersebut mengharapkan mobil listrik harganya dapat terangkau, atau paling tidak mampu bersaing dengan kendaraan konvensional. Sebelumnya, Pemerintah berupaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, salah satunya melakukan harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

    "Terkait fasilitas fiskal, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Setelah disepakati dan sesuai arahan ratas, selanjutnya dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian dan Kemaritiman untuk persiapan Perpresnya," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto. Menperin menyampaikan hal itu seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Kantor Presiden, Jakarta.

    Menperin menjelaskan pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030, sekaligus menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor transportasi darat. "Jadi, tren global untuk kendaraan masa depan adalah yang hemat energi dan ramah lingkungan," tuturnya.

    Selain itu, dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. "Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, melalui kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), serta mengurangi ketergantungan kita pada impor BBM yang berpotensi menghemat devisa kurang lebih Rp798 triliun," ujar Menperin.

    Baca: Jokowi Ingin Indonesia Jadi Pemain Utama Mobil Listrik

    Ia menegaskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun peta jalan untuk pengembangan industri otomotif nasional. Salah satu fokusnya adalah memacu produksi kendaraan emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), termasuk di dalamnya kendaraan listrik.

    "Targetnya pada tahun 2025, populasi mobil listrik diperkirakan tembus 20 persen atau sekitar 400.000 unit dari 2 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri," ungkapnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lembaga Survei: 5 Hal Penting dalam Quick Count Pilpres 2019

    Perkumpulan Survei Opini Publik angkat bicara soal quick count di Pemilu dan Pilpres 2019 yang diragukan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.