Adira Finance: Tak Semua Kustomer Bisa Dapat DP Nol Persen

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petinggi Adira Finance meluncurkan harinya cicilan lunas di Graha Niaga Thamrin, Kamis 7 Februari 2019. TEMPO/Eko Ari Wibowo

    Sejumlah petinggi Adira Finance meluncurkan harinya cicilan lunas di Graha Niaga Thamrin, Kamis 7 Februari 2019. TEMPO/Eko Ari Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Adira Finance, salah satu lembaga pembiayaan akan segera menerapkan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan soal Down Payment atau DP nol persen. Niko Kurniawan, Direktur Penjualan, Pelayanan dan Distribusi Adira Finance mengatakan pihaknya akan berhati-hati sebelum menerapkan DP nol persen. Menurutnya, tidak semua kustomer atau pelanggan bisa diperlakukan dengan DP nol persen.

    Baca: Adira Finance Luncurkan Hari Cicilan Lunas, Simak Caranya

    "Kami akan melihat dulu profil kustomer, bagian risk manajemen kami akan melihat seperti apa pelanggan itu. Jadi tidak bisa semua orang diberikan fasilitas kredit DP nol persen," ujarnya di Graha Niaga Thamrin, Kamis 7 Februari 2019.

    Ia menyebut hingga hari ini, Adira Finance masih belum menerapkan opsi yang diberikan OJK tersebut. Menurut dia, Adira masih mengkaji segmen mana yang tepat, saat ini masih dipelajari. "Apalagi sekarang motor saja murah banget, DP Rp 500 ribu sudah bisa bawa pulang," katanya.

    Meski nantinya akan diterapkan DP nol persen, Adira belum akan menerapkan tenor yang lebih panjang. "Saat ini, konsumen kebanyakan memilih tenor 3 tahun untuk kredit motor dan 4 tahun untuk kredit mobil. Mereka beralasan 3 tahun sudah pingin ganti motor lagi. Kalau mobil yang tahu sendiri mobil usia 4 tahun sudah kayak apa?" ia menuturkan.

    Simak: Adira Klaim Asuransi Sepeda Motor Tumbuh di 2018, Tips Memilihnya

    Hafid Hadeli, Direktur Utama Adira Finance menambahkan penerapan kustomer yang akan diberikan DP nol persen adalah mereka yang memiliki rekam jejak yang bagus. Adira, kata dia, tidak akan memilih apakah itu kustomer pribadi atau fleet. "Kami masih timbang-timbang," ujaranya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.