Pemerintah Diminta Pertegas Penggunaan GPS yang Dilarang

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Honda Advanced GPS. (Dok. HPM)

    Honda Advanced GPS. (Dok. HPM)

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nur Yuwono menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan larangan penggunaan perangkat Global Positioning System atau GPS ponsel telah menjadi kekuatan hukum tetap yang harus dijalankan semua pihak.

    Meski beleid itu menuai polemik, khususnya di kalangan pengemudi taksi online dan sebagaian masyarakat pengemudi, namun putusan itu sudah mengikat dan tak bisa diotak-atik lagi. “Dengan putusan sudah sampai MK, aturan soal penggunaan GPS itu mau tak mau mesti berjalan dulu,” ujar Nur Kamis 7 Februari 2019.

    Baca: Penggunaan GPS Ponsel Tidak Akan Ditilang, Asalkan...

    Hanya saja, Nur menuturkan, agar aturan itu berjalan sesuai tujuannya yakni keselamatan pengemudi, maka harus diperjelas kepada publik, penggunaan GPS seperti apa yang sebenarnya dilarang.

    “Penggunaan GPS yang dilarang seperti apa, orang naik kendaraan lalu megang GPS, atau yang mobilnya sudah tertanam GPS juga dilarang. Karena banyak mobil saat ini yang sudah memiliki fitur GPS,” ujarnya.

    Nur pun mempertanyakan, bagi mobil keluaran terkini yang sudah memuat fitur GPS apakah lantas perlu dihapus oleh pemilik kendaraan atau seperti apa. Termasuk juga mobil yang belum ada bawaan GPS kemudian diberi perangkat GPS, bagaimana posisi pemasangan yang diperbolehkan.

    Baca: Polisi Razia Penggunaan GPS Ponsel Pekan Ini, Awas Kena Denda

    Nur menuturkan, sejauh ini informasi yang diterima masyarakat soal ketentuan penggunaan GPS yang diperbolehkan hanya saat kendaraan sedang dalam kondisi berhenti. “Informasi yang sampai yang diperbolehkan kan pengemudi kendaraan harus minggir dulu saat perjalanan dan baru membuka fitur GPS, dalam konteks ini artinya GPS yang dilarang itu yang harus dipegang,” ujarnya.

    Nur menuturkan, penggunaan fitur GPS pada pengemudi sepeda motor memang lebih rentan bahayanya. Karena posisi pengemudi sepeda motor dalam penggunaan fitur GPS itu pasti dengan cara memegang perangkat. “Yang bahaya itu dalam pemakaian GPS kan kalau tangan yang dipakai untuk mengemudi harus ikut gerak untuk menggunakan, sehingga konsentrasinya pasti terganggu,”

    Nur menilai yang membahayakan dari penggunaan fitur GPS itu ketika sudah membuat pengemudi lengah karena konsentrasinya tersita demi melihat fitur itu. “Memang idealnya untuk penggunaan aplikasi GPS ada semacam co-pilot, jadi bukan pengemudi yang melihatnya langsung,” ujarnya.

    Baca: GPS Ponsel Akan Dirazia, Ini Trik Pengemudi Ojek Online

    Nur pun mendorong para pihak yang tak setuju dengan ketentuan pelarangan penggunaan GPS itu untuk mendesak pemerintah mempertegas poin-poin penggunaan yang dilarang dan diperbolehkan seperti apa.

    “Apakah dalam ketentuan ini masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang tetap memperbolehkan penggunaan GPS itu, syaratnya apa saja jika diperbolehkan, itu diperjelas,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.