YIMM Soal Yamaha Nmax Hybrid: Infrastruktur Belum Siap

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tampilan paten yang diduga Yamaha Nmax 2019. Sumber: facebook Vanhoe Rage

    Tampilan paten yang diduga Yamaha Nmax 2019. Sumber: facebook Vanhoe Rage

    TEMPO.CO, Jakarta - Bukan hanya mobil, Beberapa produsen motor juga sudah ada yang menjual motor berpenggerak hybrid di Indonesia, contohnya Honda PCX. Lantas bagaimana dengan Yamaha, apakah mau meluncurkan Yamaha Nmax hybrid?

    Menanggapi hal tersebut, Vice President & COO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Dyonisius Bety, berpendapat bahwa peralihan mesin konvnsional ke listrik yang mana hybrid termasuk di dalamnya, membutuhkan waktu.

    Baca: Yamaha Nmax Terbaru Masuk Daftar NJKB, Siap Meluncur

    Ia menyebut sering menyampaikan bahwa untuk perlaihan tersebut, infrastruktur menjadi salah satu faktor terpenting. Namun hingga saat ini menurutnya di Indonesia infrastruktur untuk motor listrik ataupun hybrid masih belum siap.

    "Tentang hybrid maupun murni motor listrik itu, di Indonesia membutuhkan infrastruktur baru. Kita sudah tes market. Kita berbicara berkali-kali EV (kendaraan listrik) itu kondisi Indonesia infrastruktur, chargingnya seperti apa, baterainya seperti apa," ujar Dyon kepada wartawan, di Jakarta, Selasa 16 April 2019.

    Karena jika infrastruktur dan faktor penting pendukung lainnya belum siap, lanjut Dyon menjelaskan, kendaraan listrik mau itu mobil ataupun motor tidak laku di pasar.

    Baca: Kata Bos Yamaha Indonesia Soal Kemunculan Nmax Baru

    "Kalau tidak, konsumen untuk membeli massal itu tidak bisa. Dan Distance dan speed kan, kalau konsumen di luar negeri itu jaraknya nggak begitu super heavy lah penggunaannya," lanjutnya.

    "Jadi faktor electric vehicle itu perlu waktu, hybrid juga perlu," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.