Begini Cara Pusat Aksesoris Mobil Blok M Meminimalisir Calo

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pusat Aksesoris dan Spare Part Blok M. 21 April 2019. TEMPO/Wisnu Andebar

    Pusat Aksesoris dan Spare Part Blok M. 21 April 2019. TEMPO/Wisnu Andebar

    TEMPO.CO, JakartaPusat Aksesoris dan Spare Part Mobil (PAS) diresmikan di Mal Blok M pada Minggu, 21 April 2019. PAS ini diklaim yang terbesar di Jakarta Selatan dan bebas calo.

     

    Direktur PT Indonesia Prima Property selaku pengembang Mal Blok M, Billie Fuliangsahar mengatakan, penanganan bebas calo Itu tantangan. "Tapi karena kita mulai dari nol, jadi kita masih bisa atur untuk menghindari itu," ujarnya di Jakarta pada Minggu, 21 April 2019.

    Caranya, lanjut dia, mulai dari jumlah mekanik yang dibatasi, kemudian semua mekanik harus didaftarkan sehingga bisa terkontrol. "Jadi, di luar mekanik yang sudah terdaftar itu tidak diperkenankan untuk bekerja atau melakukan transaksi," ujarnya.

    Baca: Pusat Aksesoris dan Spare Part Mobil Resmi Dibuka di Mal Blok M

    Nantinya, menurut dia, para mekanik akan diberikan seragam untuk membedakan mana orang yang boleh kerja, mana yang tidak boleh kerja. Dari situ PAS bisa meminimalisir calo, mekanik nakal, dan lain-lain.

    "Karena posisi PAS berada di dalam mal, jadi kami memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah semacam itu, dari awal kami sudah mendapatkan informasi bahwa hal seperti itu sudah sejak dulu terjadi, dan kami sudah tahu bagaimana cara mengatasinya," tuturnya.

    Baca: Kisah Di Balik Murahnya Variasi Motor di Pasar Klitikan Yogya

    Soal lahan parkir dari awal juga sudah ditertibkan oleh pihak Mal Blok M. Billie menegaskan bahwa area Pusat Aksesoris Mobil Blok M hanya untuk konsumen. Pedagang tidak boleh (parkir), semua tempat akan dikontrol dan ditertibkan dari awal dan dijaga anggota keamanan.

    "Jadi kami memang menertibkan dari awal, karena kalau dari awal cenderung lebih gampang ditertibkan dibanding yang sudah bertahun-tahun terjadi," ujar Billie.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.