Penjualan Honda BR-V di Semarang Ditargetkan Naik 20 Persen

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • New Honda BR-V di Jepara, Jawa Tengah, 2 Mei 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

    New Honda BR-V di Jepara, Jawa Tengah, 2 Mei 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

    TEMPO.CO, Semarang - PT Honda Prospect Motor meluncurkan model facelift Honda BR-V pada ajang Indonesia International Motor Show 2019 atau IIMS 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 25 April 2019. Model ini mendapatkan beberapa penyegaran pada sisi eksterior dan interior. Honda BR-V 2019 dijual dengan harga Rp 239 juta hingga Rp 279,5 juta atau rata-rata naik Rp 5,5 juta dibanding model sebelumnya.

    Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy mengatakan bahwa HPM tidak memasang target khusus Honda BR-V. Menurut Jonfis, pasar SUV saat ini masih stagnan, khususnya untuk Honda BR-V.

    Baca: New Honda BR-V Diluncurkan di IIMS 2019, Simak Perubahannya

    "Kami realistis, tapi market SUV tetap memiliki potensi yang bagus," ujarnya di sela-sela New Honda BR-V Media Test Drive di Jepara, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2019.

    Direktur PT Mandalatama Armada Motor Honda Semarang Center, Sumantri, mengatakan bahwa market Honda BR-V di Semarang rata-rata mencapai 100 unit per bulan. Angka ini masih di bawah penjualan Honda Mobilio yang rata-rata mencapai 400 unit per bulan.

    Baca: IIMS 2019: Honda Mobil Tawarkan Cicilan Ringan Mulai Rp 2 Juta

    "Dengan tampilan baru ini kami optimistis penjualan Honda BR-V di Semarang dan wilayah Jawa Tengah lainnya naik 20 persen," kata Sumantri.

    Menurut Sumantri, Honda Brio merupakan model terlaris di Jawa Tengah dengan penjualan rata-rata 700-800 unit per bulan. Ia menyebut kontribusi penjualan Brio mencapai 50 persen dari total penjualan Honda di Jawa Tengah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.