Hanya 1.000 Unit, Berapa SPK Mitsubishi Xpander Limited di IIMS?

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Naoya Nakamura saat meluncurkan varian baru Mitsubishi Xpander Limited Edition di IIMS 2019, 25 April 2019. TEMPO/Wawan Priyanto.

    Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Naoya Nakamura saat meluncurkan varian baru Mitsubishi Xpander Limited Edition di IIMS 2019, 25 April 2019. TEMPO/Wawan Priyanto.

    TEMPO.CO, Jakarta - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia meluncurkan Mitsubishi Xpander limited dalam pagelaran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2019.

    Baca: Pesanan Mitsubishi Xpander Tinggi, Begini Siasat Produksinya

    Lantas dari hanya 1.000 unit yang disediakan, sudah berapa surat tanda pemesanan (SPK) selama 8 hari IIMS 2019 berlangsung?

    Head of Jabodetabek Section Sales andDealer Management Department PT MMKSI, Rully Halsa P mengatakan untuk jumlah pasti berapa Mitsubishi Xpander sudah dipesan konsumen belum bisa diinformasikan. Karena masih ada proses pengumpulan data.

    "Untuk linited masih ngumpulin data karena baru di launching tgl 25 April," ujarnya kepada wartawan, di JIExpo Kemayoran, Jumat 3 Mei 2018.

    Namun menurut Rully, pihaknya mengklaim bahwa sudah banyak pengunjung di IIMS yang terarik dengan Xpander Limited berdasarkan informasi yang diterima dari pihak diler.

    Baca: Sosok Mini Mitsubishi Xpander Ini Bisa Tantang Toyota Calya

    "Secara prospek dari diler antusiasnya baik, ada sekitar 150 konsumen prospek itu yang membuktikan," katanya.

    Nantinya, lanjut Rully, ada 1.000 unit Mitsubishi Xpander Limited yang tersedia, akan disebar ke seluruh diler Mitsubishi di Indonesia, namun untuk kuota masing-masing wilayah belum dikonfirmasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.