Pemindahan Ibu Kota, Daihatsu: Akan Lebih Meratakan Penjualan

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Booth Daihatsu di IIMS 2019. 30 April 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

    Booth Daihatsu di IIMS 2019. 30 April 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota ke tempat baru, tidak akan merusak lingkungan yang ada. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berkomitmen akan membangun kota baru yang ramah lingkungan.

    "Kami pastikan kota baru harus smart, green and beautiful," kata Bambang dalam diskusi di Kantor Staf Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2019.

    Baca: Duet Maut Toyota Avanza - Daihatsu Xenia, 2,75 Juta Unit Terjual

    Bambang mencontohkan salah satu kandidat lokasi ibu kota baru yang telah disambangi Jokowi, yakni sekitaran Bukit Soeharto di Kalimantan Timur. Bukit Soeharto merupakan daerah hutan lindung yang tanahnya mulai dimasuki pohon sawit.

    Menanggapi hal itu, Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Amelia Tjandra mengatakan bahwa Daihatsu mendukung semua program pemerintah karena pemerintah sudah memikirkan yang terbaik. “Tapi kan belum diputuskan,” ujarnya di Kantor PT ADM, Sunter, Jakarta Utara Kamis, 9 Mei 2019.

    Baca: Daihatsu Xenia Bisa Direkondisi Menjadi Baru, Ini Syaratnya

    Jika dikaitkan dengan salah satu penjualan Daihatsu, Gran Max pikap, kata Amel, pemegang pasar paling banyak masih Pulau Jawa sekitar 70 persen, Sumatera 15 persen, Kalimantan dan Sulawesi 15 persen.

    Ia berharap, pemindahan ibu kota ke luar Jawa akan lebih meratakan demand (penjualan mobil). “Kalau sekarang beban 70 persen ada di Jawa, kalau nanti pindah, maka ekonomi di daerah dapat berkembang, kami juga senang,” tutur Amel.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.