Uji Coba Bus Listrik TransJakarta Masih Terganjal Masalah Dimensi

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bus Listrik milik PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melintas saat pra-uji coba di kawasan Monas, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Bus Listrik milik PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melintas saat pra-uji coba di kawasan Monas, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cukup serius dalam menghadirkan bus listrik TransJakarta, yang juga telah dilakukan pra uji coba. Namun sayangnya saat ini masalah dimensi dinilai masih mengganjal.

    Jika tidak ada halangan diperkirakan akhir tahun ini armada bus listrik TransJakarta yang menggunakan bus dari pabrikan Cina Build Your Dream (BYD) dan PT Mobil Anak Bangsa (MAB) itu dapat beroperasi.

    Namun seperti yang disampaikan Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan, Dewanto Purnacandra, saat ini kedua bus masih terganjal masalah dimensi.

    Baca juga: Ini Kelebihan dan Kekurangan Bus Listrik Transjakarta 

    "Masalahnya di dimensi saja, setahu saya di dimensi. Karena memang kalau di Cina itu kan regulasinya lebar bisa 2,6 meter kalau nggak salah, di Indonesia 2,5 meter, lebih 10 cm," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Lebih tepatnya masalah hanya ada pada bagian lampu sein belakang yang ukurannya melebihi batas regulasi di Indonesia. Sehingga kata Dewanto, pihak Kemenhub pun telah meminta agar hal tersebut segera diperbaiki.

    Baca juga: Anies Baswedan Minta Bus Listrik Transjakarta Segera Diuji Coba

    "Lebih dari 2,5 meter, makanya kami perbaiki. Sebenarnya hanya masalah lampu sih, lampu di samping itu yang menyebabkan kelebihan, kami minta copot, lampu di belakang sein, samping," katanya.

    "Bus listrik di sini (Indonesia) nggak perlu itu, yang penting ada kiri kanan (sein), itu dia tambahan saja," ujar Dewanto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.