Daihatsu Gran Max Rajai Pasar Pikap di Kalimantan Barat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Daihatsu Gran Max Moko (mobil toko) di festival Botram 2017, Bandung, 18 September 2017. Dok. Daihatsu.

    Daihatsu Gran Max Moko (mobil toko) di festival Botram 2017, Bandung, 18 September 2017. Dok. Daihatsu.

    TEMPO.CO, Pontianak - PT Astra Daihatsu Motor menguasai pangsa pasar pikap terbesar di Kalimantan Barat, melalui varian Gran Max.

    Menurut Agus SM, Branch Head Pontianak PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation, Gran Max menguasai 70 persen pangsa pasar Pikap. "Paling banyak digunakan oleh perkebunan sawit di sini," kata dia di sela acara Daihatsu 7 Wonder Jelajah Perbatasan, Jumat 21 Juni 2019.

    Baca Juga: Pasar Pikap: Daihatsu Gran MaxMerajai, Disusul Suzuki Carry

    Menurut Agus pangsa pasar Gran Max terus merangkak dari 50 persen pada 2016 menjadi 60 persen pada 2018. Di antara model Daihatsu lainnya, Gran Max pun menempati urutan teratas di susul oleh city car Astra Daihatsu Sigra dan sport utility vehicle Daihatsu Terios. Dengan dominasi ini Agus mengaku tak gentar dengan munculnya pesaing baru di segmen pikap seperti Suzuki Carry. "Di sini, Gran Max kadung dikenal sebagai rajanya pikap. Ibaratnya, orang sini tahu Pikap ya Gran Max," ujarnya.

    Meski begitu Agus mengungkapkan pasar pikap sempat lesu pada 2015 hingga 2018. Penyebabnya ialah harga tandan buah segar (TBS) sawit yang anjlok hingga di bawah Rp 500 per kilogram. "Tahun ini lumayan sudah mendekati harga normal Rp 900 per kilogram," ujar dia. Dengan kondisi ini Agus berharap penjualan pikap dan model lain bisa kembali normal.

    Baca Juga: Daihatsu Andalkan Gran Max di Pasar Ekspor, Ini Targetnya

    Di Kalimantan Barat, kata Agus, penjualan kendaraan roda empat sepanjang tahun ini rata-rata mencapai 1.050 unit per bulan. Di kota besar seperti Pontianak penjualan bulanan mencapai 600 unit. Dengan pangsa pasar 22 persen, Daihatsu menjadi merek terlaris kedua setelah Toyota.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.