Yamaha Minta Kenaikan BBNKB Ditunda, Ini Alasannya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemenang Lexi Jingle Competition. Dok Yamaha

    Pemenang Lexi Jingle Competition. Dok Yamaha

    TEMPO.CO, Jakarta - Dyonisius Beti, Executive Vice President & COO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) berharap Pemerintah DKI Jakarta menunda kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 2,5 persen. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menaikan BBNKB 12,5 persen dari sebelumnya 10 persen.

    Baca: Yamaha Nmax Baru Kemungkinan Muncul Akhir 2019, Ini Kata Bos YIMM

    Ia mengungkapkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum membaik akan membebani mereka. Menilik penjualan sebelumnya pada Januari hingga April 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tak hanya motor yang sedang mengalami kelesuan tetapi juga terjadi pada kendaraan roda empat. "Saya pikir daya beli (masyarakat) belum pulih ya, pajak tahunan sudah cukup berat," ucapnya.

    Pada kondisi penjualan bulan Mei, ia mengatakan telah mengalami kenaikan namun belum stabil. "Sesudah pemilu, banyak konsumen masih menunggu," ujarnya. Apalagi, masyarakat di Sumatera dan Kalimantan sangat tergantung hasil panen dari Kelapa Sawit dan karet. "Padahal ekspornya terhalang perang dagang AS dan Cina," katanya.

    Penjualan yang paling bagus di Jawa namun khusus di Jawa Tengah mengalami penurunan 3-4 persen. Harapannya setelah terbentuk pemerintahan baru akan memberikan kepercayaan masyarakat. Sehingga bisa mendongkrak perekonomian. "Kami harapkan kalau BBN sedapat mungkin ditunda dulu. Pendapatan DKI sudah besar sekali uang mungkin tidak dibutuhkan, rakyat yang lebih butuh."

    Baca: Yamaha Hadirkan MAXI Signature pada Lexi 125, Lebih Elegan

    Meski begitu, Yamaha akan mengikuti kebijakan pemerintah jika telah ditetapkan. Dyon pun mengaku tak bisa mengutak-atik lagi atau langkah antisipasinya," Kami tidak bisa apa-apa, ikut pemerintah," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.