Pelaksanaan Uji Tipe Elektronik Bisa Percepat Proses Administrasi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat melihat salah satu stan mobil di IIMS 2019, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 25 April 2019. Terdapat 36 merek motor dan mobil yang meriahkan pameran IIMS 2019. Tempo/Tony Hartawan

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat melihat salah satu stan mobil di IIMS 2019, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 25 April 2019. Terdapat 36 merek motor dan mobil yang meriahkan pameran IIMS 2019. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, JakartaKementerian Perhubungan melakukan uji coba penerapan elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe (e-SRUT) pada sepeda motor. Layanan itu bertujuan mempercepat proses administrasi bagi pelaku usaha otomotif sekaligus mengoptimalkan PNBP.

    Baca Juga: 8 Mobil Esemka Lolos Uji Tipe, di Antaranya Garuda dan Digdaya

    Direktur Sarana Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sigit Irfansyah mengatakan, pemerintah terus mencoba meningkatkan pelayanan kepada pelaku industri dengan melalui elektronik SRUT (e-SRUT). “Baru mulai 1 Juli kemarin untuk sepeda motor sehingga lebih cepat. Kami baru mulai untuk sepeda motor, setelah uji coba kalau lancar, awal tahun depan seluruh kendaraan pakai elektronik,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

    Sigit menjelaskan, uji coba e-SRUT menyasar sepeda motor karena kendaraan roda dua merupakan klien terbesar. Hal itu tidak lepas dari produksi kendaraan roda dua yang jauh lebih besar dari pada mobil. Ia mengungkapkan jika semua berjalan lancar maka penerapan pada sektor kendaraan roda empat atau lebih akan lebih mudah. Pasalnya, jumlah produksi kendaraan lebih rendah dibandingkan sepeda motor di Tanah Air.

    “Agen Pemegang Merek sudah menuntut ini lama sekali, mereka bisa melakukan banyak penghematan dan paperless tidak ada lagi biaya gudang karena digital dan bisa langsung dicetak di diler masing-masing,” tambahnya.

    Baca Juga: Kemenhub Usulkan Uji Tipe Mobil Listrik Diatur UU LLAJ

    Sigit melanjutkan, selama ini 2 tahun terakhir layanan SRUT terkendala sehingga tidak maksimal dalam hal penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Saat ini, BPK tengah melakukan audit besaran tagihan PNBP kepada APM untuk penerbitan SRUT pada 2017 dan 2018 lalu.

    Menurutnya, melalui layanan e-SRUT pelayan kepada APM semakin baik dan efisien. Di sisi lain, pemerintah akan lebih optimal memungut biaya SRUT karena semua dilakukan secara daring (online).

    Sigit menjelaskan, jumlah PNBP akan berbanding lurus dengan penjualan kendaraan. Pasalnya, setiap pembelian kendaraan dokumen SRUT merupakan suatu syarat untuk memastikan kenyamanan konsumen lantaran kendaraan itu sesuai dengan uji tipe.

    “Tergantung produksi dikalikan tarif, misalnya sepeda motor sehari 20.000 dikalikan tarifnya Rp100.000. Kemudian mobil juga begitu dikalikan tarifnya,”paparnya.

    Baca Juga: Uji Tipe Sudah Dilakukan, PT MAB Siap Produksi 10 Bus Listrik

    Adapun, merujuk pada PP No.15/2016, biaya penerbitan SRUT ialah Rp100.000 untuk sepeda motor, Rp500.000 untuk mobil penumpang dan Rp250.000 untuk mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan kereta gandengan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara