Motor Listrik Rakitan Cirebon Siap Meluncur

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Motor Listrik SDR. (Dok Arindo Pratama)

    Motor Listrik SDR. (Dok Arindo Pratama)

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut mengenalkan produk motor listrik asal Cina di Bandung beberapa waktu lalu. PT Arindo Pratama di Bandung merakit kendaraan itu di pabriknya di Cirebon, Jawa Barat. Produksi dan penjualannya secara massal menunggu regulasi pemerintah soal kendaraan listrik.

    Chief Executive Officer PT Arindo Pratama Soegeng Rijadi mengatakan, rintisan sepeda motor listrik bermerk SDR itu sejak 2017. Penggunaannya untuk kendaraan operasional PT PLN. “Cuma waktu itu dulu impor semua,” kata Soegeng kepada Tempo, Rabu, 10 Juli 2019. Motor itu belum dijual melainkan disewakan ke PT PLN.

    Baca juga: Motor Listrik Gesits Model Baterai Swap Dijual 2019, Ini Harganya

    Motor serupa yang dibeli Ridwan Kamil seharga Rp40 juta, kini memakai kandungan lokal sekitar 40 persen. Misalnya kata Soegeng, seperti ban, shock breaker, rem, termasuk baterai. “Charger dan Battery Management System (BMS) kami bikin sendiri,” ujarnya.

    Sementara bagian yang masih diimpor dari Cina seperti rangka, dinamo motor, dan kontrol panel, serta aksesoris motornya. Rencananya kandungan lokal sepeda motor listrik itu akan dinaikkan hingga 70 persen. “Saat ini untuk motor listrik jenis trail sudah 70 persen,” kata Soegeng.

    Baca juga: Yamaha Sedang Siapkan Motor Listrik dengan Kecepatan 100 KM

    Pihaknya merancang tiga varian sepeda motor listrik rakitan itu. Jenis pertama yang sudah dipakai yaitu berpenampilan motor sport. “Pemakaiannya untuk di kota, tidak untuk daerah yang menanjak,” ujarnya.

    Jenis kedua motor trail namun perizinannya belum keluar sehingga belum bisa pakai Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK). Adapun jenis motor listrik ketiga yaitu untuk perempuan dengan memakai gigi (gear). Harga motor listrik itu Rp35 juta, jenis trail Rp70 juta, sementara varian terakhir belum ditentukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.