Kata BMW Indonesia Soal Pengganti Mobil Dinas Presiden Jokowi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi BMW seri7 Autonomous.(autoevolution.com)

    Ilustrasi BMW seri7 Autonomous.(autoevolution.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - BMW sebagai salah satu pabrikan otomotif yang gencar dikaitkan dengan rencana penggantian mobil dinas Presiden Joko Widodo atau Jokowi. BMW memberikan penjelasan terkait kendaraan yang akan dipakai Jokowi dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

    "Kami menunggu dan kami sangat mendukung sekali apapun keputusan dari Sekneg, Presiden, atau yang membutuhkan," kata Vice President Sales BMW Indonesia, Bayu Riyanto, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin 15 Juli 2019.

    Bayu menegaskan bahwa BMW siap membantu menyediakan kendaraan dinas untuk Presiden Joko Widodo. Namun saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian.

    "Kami siap membantu dan bukan pasrah yah, karena kemarin ada yang bilang pasrah. Enggak, tapi kami menunggu, karena kami menghargai proses yang ada. Kami tahu kalau ada proses iinternal itu,"ujarnya.

    Bayu enggan merinci mobil jenis apa yang telah ditawarkan BMW kepada pemerintah dalam upaya menyediakan mobil dinas presiden. Namun, Bayu tak menampik perihal standar minimum keamaman mobil seorang kepala negara. Adapun dugaan mobil BMW yang telah ditawarkan adalah Seri 7 Security Vehicle F02 dengan sistem keamanan tak kalah canggih.

    Selama ini Presiden RI, Joko Widodo memakai mobil Mercedes-Benz S600 Guard. Dalam beberapa kesempatan mobil ini pernah mengalami mogok misalnya saat Jokowi berkunjung ke Kalimantan beberapa tahun lalu. 

    Mobil itu sudah digunakan sejak era Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Kabar terakhir yang beredar menyebutkan bahwa istana tengah mempertimbangkan BMW dan Mercedes-Benz.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.