Tambah Kursi, Kenapa Harga Wuling Almaz 7 Seater Naik Rp 10 juta?

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wuling Almaz 7 Penumpang diluncurkan di GIIAS 2019. 18 Juli 2019. TEMPO/Wawan Priyanto.

    Wuling Almaz 7 Penumpang diluncurkan di GIIAS 2019. 18 Juli 2019. TEMPO/Wawan Priyanto.

    TEMPO.CO, Tangerang - Wuling Motors indonesia (WMI) melepas Wuling Almaz 7 penumpang dengan banderol Rp 338,8 juta untuk varian tertinggi, selisih Rp 10 jutaan dengan pendahulunya Almaz 5 penumpang varian tertinggi yang dibanderol Rp 328,2 juta.

    Namun ubahan yang dilakukan pada SUV dari produsen asal Cina itu tidak banyak, hanya menambah fitur perintah suara berbahasa Indonesia (WIND, Wuling Indonesian Command)  dan penambahan kursi baris ketiga. Lantas bagaiaman kalkulasi perhitungannya?

    Menanggapi hal tersebut Product Planing Wuling Motors Indonesia, Danang Wiratmoko menjelaskan, bahwa selisih Rp 10 juta dirasa WMI memang sudah pas. Artinya dengan ubahan yang ada, tidak kemahalan untuk konsumen.

    "Selain jumlah kursi tentunya di situ bisa dilihat ada beberapa perubahan untuk mengkonfigurasi dari 5 seater ke 7 seater. Contohnya kalau teman-teman membuka bagasi belakang tidak lagi menemukan ban serep yang ada di situ yang sebelumnya ada di situ," ujarnya kepada wartawan di arena GIIAS 2019, di ICE BSD, Tangerang, beberapa waktu lalu.

    "Sekarang untuk yang 7 seater ban serep itu pindah ke bagian bawah, yang artinya kami mempunyai dua layout lantai yang berbeda antara Almaz 5 seater dan 7 seater," tambah Danang.

    Lalu selanjutnya kata Danang, penambahan bangku di baris ketiga bukan hanya sekadar menambahkan saja. Bagian lantainya pun diubah. Selain itu bagian eksterior belakang juga berbeda dengan Wuling Almaz 5 seater.

    "Kemudian yang kedua, penambahan bangku itu sendiri, kemudian material lantai, penutup lantai kita mempunyai dua ukuran berbeda dan dua model yang berbeda, bumper belakang juga berbeda," katanya.

    "Jadi kalau ditotal itu perubahan Wuling Almaz 5 seater dan 7 seater bukan hanya nambah bangku saja," ujar Danang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.