Dijual Rp 1,289 M, SPK Mitsubishi Outlander PHEV Tembus 40 Unit

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Naoya Nakamura berpose di samping mobil Mitsubishi Outlander PHEV di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019. Outlander PHEV merupakan SUV listrik yang ramah lingkungan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Naoya Nakamura berpose di samping mobil Mitsubishi Outlander PHEV di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019. Outlander PHEV merupakan SUV listrik yang ramah lingkungan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Tangerang - Mobil berpenggerak listrik pertama dari Mitsubishi yang dijual di Indonesia yakni Mitsubishi Outlander PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) sudah mencatatkan surat pemesanan kendaraan (SPK) 40 unit.

    Namun 40 unit SPK itu disebut Head of Public Relation & CSR Department Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Aditya Wardani, bukan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2019. Melainkan di luar GIIAS 2019.

    Ia beralasan karena Outlander PHEV merupakan produk baru. Dan tidak adanya SPK di GIIAS 2019 bukan masalah, yang pasti produk yang masih didatangkan dari Jepang itu sudah terpesan.

    "Belum ada SPK sampai saat ini di GIIAS, di luar ajang GIIAS, SPK ada 40 unit. Seperti itu yang bisa dipastikan," ujarnya di booth Mitsubishi, ICE BSD, Tangerang, Kamis 25 Juli 2019.

    Sebagai informasi, New Mitsubishi Outlander PHEV telah resmi diperkenalkan secara global di tahun 2013 dan telah dipasarkan di lebih dari 50 negara di dunia. Mobil diperkenalkan pada 9 Juli 2019, dan resmi diluncurkan pada hari pertama GIIAS 2019, 18 Juli lalu.

    Mitsubishi Outlander PHEV dibanderol Rp 1,289 miliar itu akan segera dikirim ke konsumen pada November 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.