Mitsubishi Outlander PHEV Biaya Rp 20 Ribu Tempuh 55 KM

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mitsubishi meluncurkan mobil SUV Outlander PHEV dan Eclipse Cross di GIIAS 2019. TEMPO/Eko Ari Wibowo

    Mitsubishi meluncurkan mobil SUV Outlander PHEV dan Eclipse Cross di GIIAS 2019. TEMPO/Eko Ari Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Mitsubishi Indonesia menghadirkan mobil ramah lingkungan Mitsubishi Outlander PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) yang diklaim mampu memberikan efisiensi hingga 40 persen, dibandingkan mobil bermesin konvensional (combustion engine).

    Head Technical Service CS Suport Departemen PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Boediarto, menjelaskan bahwa sisi hemat yang dihitung bukanlah dari ukuran bahan bakar, melainkan dari nilai rupiah yang dikeluarkan, yakni hanya Rp20 ribu untuk sekali pengisian.

    "Bukan konsumsi BBM yang dihitung, tapi rupiahnya. Dengan PHEV ini lebih hemat 40 persen dibanding yang bukan PHEV," kata Boediarto di GIIAS 2019, Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu.

    Boediarto menjelaskan, kendaraan itu membutuhkan daya setidaknya 3.600 watt untuk pertama kali pengisian pada instalasi listrik di rumah. Kemudian daya yang dibutuhkan akan turun menjadi rata-rata 2.000 watt secara konstan jika melakukan full charging.

    "Ketika di-charge, biaya listrik full charging hanya Rp 20 ribu untuk sekali isi," kata Boediarto, menambahkan bahwa mobil berkapasitas baterai 13,8 Kwh itu dapat melaju sejauh 55 Kilometer untuk sekali pengisian penuh.

    Perhitungan adalah, jika setiap 1 Kwh senilai Rp1.500, maka untuk mengisi 13.8 Kwh pengguna hanya mengeluarkan Rp20.700 untuk pengisian penuh.

    Selain itu, teknologi PHEV yang dibawa Outlander memungkan mobil ini mengisi daya listrik dari mesin bensin saat baterai akan habis atau saat tersisa 20 persen.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.