Kemenperin Rayu Panasonic Kembangkan Baterai Mobil Listrik

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berpose di depan mobil Toyota Fine Comfort Ride Concept usai membuka GIIAS 2019 di ICE, BSD City, Tangerang, 18 Juli 2019. TEMPO/Tony Hartawan.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berpose di depan mobil Toyota Fine Comfort Ride Concept usai membuka GIIAS 2019 di ICE, BSD City, Tangerang, 18 Juli 2019. TEMPO/Tony Hartawan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melakukan pembicaraan dengan Panasonic Corporation di Jepang terkait dengan pengembangan industri mobil listrik di Indonesia.

    Hal tersebut sejalan dengan target Kementerian mengenai produksi mobil elektrik pada 2025.

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan sudah melihat proses produksi kendaraan listrik di Korea Selatan dan Jepang, salah satunya pabrik Panasonic. Dia mengutarakan industri lokal akan dapat memenuhi permintaan lithium-ion baterai generasi kedua untuk kendaraan listrik yang akan diproduksi di Kawasan Industri Morowali.

    Kendati demikian, industri di dalam negeri belum dapat memproduksi battery cell dan battery pack agar dapat digunakan di mobil elektrik. Oleh karena itu, Airlangga mengajak Panasonic untuk memproduksi battery cell dan battery pack.

    “Saya yakin Panasonic punya kapabilitas tersebut, tapi kapan?” ujarnya, Selasa, 30 Juli 2019.

    Airlangga mengataan kepastian pengembangan industri kendaraan elektrik di dalam negeri pun semakin meningkat dengan adanya komitmen investasi Toyota Motor Corporation senilai US$2 miliar. Komitmen tersebut akan direalisasikan dengan pembangunan pabrik kendaraan listrik yang akan mulai berproduksi pada 2022.

    Menurutnya, akan ada beberapa relokasi pabrik elektronika dari negara-negara di Asia Tenggara ke Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah menerbitkan bauran insentif pajak khusus industri.

    PP No. 45/2019 memberikan super deduction tax kepada usaha yang menyelenggarakan vokasi dan R&D. Penyelenggara vokasi bisa mendapatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari biaya penyelenggaraan vokasi, sedangkan R&D paling tinggi 300 persen dari biaya penyelenggaraan R&D.

    BISNIS 

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.