TEMPO.CO, Jakarta - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dari mobil listrik ke depannya bakal lebih rendah dibandingkan dengan mobil dengan mesin konvensional. Hal ini bakal tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai mobil listrik yang hingga saat ini masih terus digodok oleh pemerintah.
Selain PP, pemerintah juga menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur mengenai roadmap pengembangan mobil listrik di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah, serta meningkatnya pembangunan infrstruktur, maka permintaan atas produk otomotif bakal meningkat.
Di sisi lain, permintaan atas minyak juga akan meningkat dan hal ini akan menekan current account deficit (CAD) yang saat ini sedang mengalami defisit migas.
Untuk mengakomodasi permintaan produk otomotif yang meningkat tersebut sambil menjaga CAD, maka industri otomotif listrik perlu dikembangkan.
"Di sisi lain kita makin sadar terhadap lingkungan maka memunculkan industri otomotif listrik menjadi pilihan dan tren dunia juga sama," kata Sri Mulyani, Selasa 30 Juli 2019.
Selain masalah lingkungan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah juga ingin meningkat kapasitas industri otomotif.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kontribusi ekspor dari sektor otomotif ke depannya harus ditingkatkan dua kali lipat baik regional maupun global. Mobil listrik memiliki peluang untuk mencapai target tersebut.
BISNIS
