TEMPO.CO, Jakarta - Toyota memastikan mobil dinas menteri kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan mendapat fasilitas servis dan suku cadang gratis selama 5 tahun. Layanan itu merupakan bagian dari tender paket tender yang dikeluarkan pemerintah.
Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandi mengatakan, tidak ada yang khusus dalam hal layanan purna jual untuk mobil menteri, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.
"Memang itu permintaan dan kebutuhan pemerintah seperti itu, jadi kami memenuhi 5 tahun semua sudah termasuk ganti oli jadi free jasa dan free parts," ujarnya di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Anton menuturkan, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive akan masuk ke Indonesia pada September 2019 dan dari dealer akan dikirimkan ke pemerintah pada Oktober. Sebelum pelantikan, mobil pengganti Toyota Crown Royal Saloon ini harus sudah diserahkan.
Toyota Indonesia akan memasang beberapa aksesori seperti kaca film, tiang untuk bendera hingga tempat pelat nomor.
Dia menjelaskan, terdapat 101 unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive yang akan menjadi kendaraan menteri dan pejabat setingkat menteri. Nilai tender untuk pengadaan kendaraan pejabat ini sebesar Rp147 miliar.
"Kalau ada yang ngotot mau membeli, kami harus minta maaf mobil ini kami masukin ke Indonesia bukan untuk konsumen umum dan ritel," ujarnya.
Adapun, laman resmi Setneg menyatakan mobil dinas para Menteri layak diganti karena usianya yang sudah lebih dari 10 tahun, sedangkan pengadaan mobil dinas terakhir dilaksanakan pada 2005 dan 2009.
Pengadaan mobil dinas baru dilakukan karena saat ini kondisinya sering rusak, tidak efisien serta tidak layak untuk dipergunakan bagi pejabat negara.
"Membutuhkan biaya perawatan yang tinggi sehingga perlu diremajakan dengan pertimbangan teknis seperti faktor keamanan, keandalan, dan biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian," kata Asisten Deputi Humas, Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto.
Dia menjelaskan, alokasi anggaran pengadaan kendaraan tersebut berjumlah 101 unit sebagaimana tercantum dalam DIPA 2019 Kemensetneg. DIPA 2019 Kemensetneg juga telah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan DPR.
"Adapun pengadaan kendaraan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme tender umum dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau online," katanya.
Dalam proses pengadaan, pemerintah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.
Sesuai hasil tender umum, dari beberapa penyedia yang memasukan penawaran, PT Astra International Tbk-TSO., dinyatakan sebagai pemenang. Lalu diperoleh Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai mobil dinas menteri pengganti Toyota Crown Royal Saloon.
