Luhut Sebut Tak Ada Saham Cina di Pabrik Baterai Mobil Listrik

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut  Binsar Panjaitan saat membuka ajang Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu 4 September 2019.

    Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat membuka ajang Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu 4 September 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Baterai sebagai komponen utama mobil listrik masih menjadi kendala di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Namun dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Indonesia mampu mengatasi masalah tersebut.

    Luhut menyebut pemerintah sudah dalam proses untuk mengembangkan baterai mobil listrik di Indonesia. Sudah ada beberapa perusahaan yang dilibatkan namun tidak dari Cina.

    "Kami akan melibatkan Panasonic, LG, Mercedes-Benz, VW, karena semua mereka punya kepentingan di sini. Jadi bukan Cina-Cina lagi, karena tidak punya kepentingan dia, tapi semua yang memiliki kepentingan sama untuk mencari efisiensi masalah lingkungan, masalah pengurangan energi fosil," ujar Luhut dalam sambutannya saat membuka ajang Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu 4 September 2019.

    Pemerintah, kata Luhut, sangat yakin bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang dapat mengembangkan baterai mobil listrik. Hal tersebut dipercaya karena kata Luhut, hingga saat ini ekspor dari daerah sudah mencapai 7,8 miliar dolar. Dan itu belum termasuk baterai lithium.

    "Kalau teman-teman lihat sekalian, ekspor kita dari daerah itu mencapai 5,8 miliar dolar, sekarang 7,8 miliar, tahun depan mungkin sudah 12 miliar dolar. Sampai tahun 2024 akan lebih dari 30 miliar dollar. Belum termasuk lithium baterai.

    Pemerintah sendiri saat ini, lanjut Luhut menjelaskan, sedang berusaha menyelesaikan pengembangan untuk bahan baku baterai, yang sudah dimulai di Morowali.

    "Kalau lithium baterai ini bisa kita selesaikan, kira-kira hampir 1 miliar dollar sudah ground braking, bukan omong-omong ini. Kemarin ground breaking dengan pak Airlangga (Menteri Perindustrian) di Morowali, itu bisa diikuti dengan pembangunan lithium baterai, itu 4 miliar dollar," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.