DKI Berencana Batasi Mobil Tua, Ini Tanggapan Komunitas VW

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Modifikasi VW Beetle menjadi dimensi paling mungil. Sumber: motor1.com

    Modifikasi VW Beetle menjadi dimensi paling mungil. Sumber: motor1.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melakukan pembatasan usia mobil tidak boleh lebih dari 10 tahun dengan alasan polusi dan mengurangi jumlah kendaraan. Langkah serupa telah dilakukan oleh sejumlah negara maju seperti Singapura. Salah satu komunitas mobil tua, Didit Soedarto dari Volkswagen atau VW Indonesia Association (VIA) angkat bicara.

    Dia meminta pemerintah hendaknya bisa lebih bijak dalam menentukan kebijakan tersebut, karena mobil tua tidak semata-mata digunakan sebagai kendaraan, melainkan sebagai aset yang berkaitan dengan nilai sejarah. "Mobil-mobil klasik di Indonesia rata-rata sudah kayak heritage, punya link dengan sejarah Indonesia. Nah itu mungkin ke depan bisa kita tonjolkan. Ini bisa jadi aset sejarah," kata Didit di Tebet, Sabtu 7 September 2019.

    "Kami berharap pemerintah bisa wise karena kita punya alasan yang kuat soal itu," tambahnya.

    Ketua Harian 1 komunitas VW di Indonesia tersebut pun mengatakan bahwa komunitas pecinta mobil tua pun telah mengurangi pemakaian mobilnya lantaran lalu lintas ibu kota yang tak kunjung membaik. "Sebenarnya tanpa ada imbauan untuk membatasi, kita sudah membatasi dengan sendirinya, Paling enggak penggunaannya saja dibatasi, misalnya pas weekend baru keluar atau pada waktu tertentu," tambah dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Dalam Ingub, Anies meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membatasi angkutan umum di tahun 2019 dan kendaraan pribadi yang berusia lebih dari 10 tahun di tahun 2025.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara