As Roda Bermasalah, Penjualan Jeep Gladiator Disetop Sementara

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jeep Gladiator (Jeep)

    Jeep Gladiator (Jeep)

    TEMPO.CO, Jakarta - Jeep tengah menjalankan program penarikan kembali atau Recall sekitar 3.427 Jeep Gladiator akibat adanya masalah pada as roda. Para pengguna mobil pikap kabin ganda ini mengeluhkan adanya suara-suara aneh yang bersumber dari gandar belakang.

    Seperti dilansir dari Motor1, bahwa untuk saat ini, Jeep Gladiator mungkin tidak akan dijual di dealer-dealer. Sebab, Jeep sedang melakukan penarikan kembali guna mengatasi driveshaft atau as roda.

    Fiat Chrysler Automobiles atau FCA sebagai pihak yang pertama kali melaporkan masalah ini ke Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) pekan lalu, menjelaskan bahwa 3.427 Gladiator akan ditarik. Truk Gladiator yang bermasalah, diduga muncul pada produksi antara 15 Desember 2018 hingga 25 Juni 2019. FCA memperkirakan sekitar lima persen akan membutuhkan perbaikan.

    "Kendaraan Jeep Gladiator 2020 MY tertentu yang saya buat mulai tanggal 15 Desember 2018, hingga 25 Juni 2019, mungkin memiliki driveshaft belakang yang dirakit tanpa pelumas di bagian sambungan monoblok dari driveshaft," demikian catatan pada dokumen penarikan.

    Menurut dokumen itu, pemilik Gladiator mendengar kebisingan atau getaran pada as roda. Masalah ini ditemukan oleh FCA pada bulan Juni musim panas kemarin, ketika pembuat mobil menerima empat as roda dari perbaikan garansi dan mengirimkannya ke pemasok untuk dianalisis.

    Selama penarikan, Jeep akan mengganti as roda yang rusak secara gratis. Pemilik Jeep Gladiator yang terkena dampak akan diberitahukan pada 18 Oktober 2019.

    “Undang-Undang Federal mewajibkan untuk menyelesaikan layanan penarikan ini pada kendaraan-kendaraan yang bermasalah sebelum pengiriman. Pelanggaran terhadap persyaratan ini, oleh dealer dapat mengakibatkan hukuman perdata atau denda hingga USD 21.000 atau setara Rp 295 juta per unit. Kendaraan yang terlibat dapat dipastikan dengan proses penyelidikan khusus, ”ujar pihak NHTSA.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.