Menko Luhut Tantang BPPT Bikin SPKLU Canggih

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mobil listrik DFSK Glory E3 memiliki dua mode pengisian daya listrik, quick charging port di sisi kanan (30 menit mampu mengisi 80 persen baterai) dan standar charing port di sisi kiri. 5 Agustus 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

    Mobil listrik DFSK Glory E3 memiliki dua mode pengisian daya listrik, quick charging port di sisi kanan (30 menit mampu mengisi 80 persen baterai) dan standar charing port di sisi kiri. 5 Agustus 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan berharap BPPT, PLN, PT LEN Industri, serta stakeholder terkait bisa menciptakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang cepat (fast charging). Luhut mengambil contoh seperti di Finlandia yang kabarnya bisa mengisi di bawah 10 menit.

    "BPPT saya tantang, coba kembangkan Stasiun Pengisian Daya yang cepat," ujar Luhut di Gedung BPPT, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Selain itu, dia juga meminta agar Indonesia bisa memproduksi Stasiun Pengisian Daya di dalam negeri. Sebab, menurut mantan Menkopohukam ini, SDM dan SDA yang dimiliki Indonesia sejatinya bisa mewujudkan hal tersebut.

    "Tujuannya juga supaya biayanya lebih murah. Karena, market di Indonesia itu besar, Raw Material punya, SDM ada, teknologinya, Indonesia bisa kerja sama dengan pihak luar," ujarnya.

    Luhut menegaskan bahwa, PLN tidak boleh berhenti sampai MoU saja. Perlu ada langkah pasti bagaimana ke depannya untuk mendukung program percepatan kendaraan listrik, sesuai amanat Perpres No.55 Tahun 2019.

    "Ayo peras otak kita masing-masing. Cari teknologi apa yang bisa kita kembangkan," ucapnya.

    Sebelumnya Perusahaan Listrik Negara dan 20 mitra strategis melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait persediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di Gedung BPPT. PLN sebagai aktor utama suplai listrik di Tanah Air berjanji akan segera membangun infrastruktur kendaraan listrik secepat mungkin.

    "Penandatangan Nota Kesepahaman ini sangat penting untuk mepercepat program kendaraan listrik di Indonesia. Seperti kita ketahui, PLN mendapat tugas dari pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis baterai," kata Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.